Ganjar Dikritik Buntut Safari Politik di Masjid

Media sosial bakal calon Presiden Ganjar Pranowo kembali dihujani kritik, setelah memajang foto saat ia tengah berada di Masjid Agung Banten pada 28 Mei 2023. Hal itu dianggap tidak etis, karena Ganjar dinilai memanfaatkan rumah ibadah sebagai tempat berkampanye.

Namun, Bawaslu menyebut aksi tersebut tidak termasuk kategori pelanggaran, karena terjadi sebelum masa kampanye. Hal itu juga membuat netizen menilai Bawaslu tebang pilih terhadap calon presiden lainnya, yakni Anies Baswedan.

Saat Anies melaksanakan Salat Jumat di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya pada 13 Maret lalu, beredar pesan singkat yang melarang Anies menjadikan masjid tersebut sebagai tempat safari politik. Pesan tersebut dikirim oleh jajaran Bawaslu Jawa Timur.

Netizen menilai masih ada peraturan yang longgar mengenai kebijakan safari politik yang dilarang dilakukan di tempat ibadah. 

Survei Fixpol: Mahfud MD Cawapres Terfavorit di Jatim

Selain Muhaimin Iskandar dan Khofifah Indar Parawansa yang elektabilitasnya menunjukkan peningkatan berdasarkan hasil rilis Lembaga Survei Fixpol, Menkopolhukam Mahfud MD juga mengalami peningkatan elektabilitas.

Meski dalam skala nasional elektabilitas Mahfud MD masih kurang bersaing, tetapi elektabilitas Mahfud MD di Jawa Timur menduduki peringat teratas untuk sosok Cawapres dengan perolehan suara sebesar 21,1%.
 
Fixpol hanya melakukan pemetaan kekuatan calon presiden dan wakil presiden di Provinsi Jawa Timur, karena provinsi tersebut dianggap menjadi salah satu wilayah petempuran terberat, dengan jumlah pemilih nomer dua terbesar di Indonesia.

Dalam surveinya, Fixpol menggunakan metodelogi multi stage random sampling, pada periode 9 hingga 16 Mei 2023 dengan jumlah responden sebanyak 840 orang. Hasilnya, elektabilitas Mahfud MD sebagai cawapres berada di urutan teratas yakni 21,1%.

Kemenangan Erdogan Menjadi Bentuk Kepercayaan Publik Turki

Pengamat: Gerakan Gibran sebagai Perpanjangan Tangan Presiden Jokowi

Anggota Dewan Redaksi Media Group, Saur Hutabarat menilai, ada campur tangan Presiden Jokowi dalam manuver politik yang dilakukan Wali Kota Surakarta yang juga anak Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka.

Saur menyebut, Gibran digunakan Jokowi untuk penyampaian pesan ke partai-partai di luar koalisi. 

"Gerakan Gibran sebagai perpanjangan dari orang tuanya yang adalah presiden itu jelas merapat ke dia (Gibran). Ini adalah anak kecil yang membawa keris. "Keris" dia itu wibawa sang ayah yang presiden, membawa legitimasi dari ayahnya," jelas Saur. Hal ini dapat dilihat dari para tokoh politik merapat serta makan bersama dengan Gibran.

Saur menyebut strategi Jokowi untuk melakukan penyatuan koalisi antara lain dengan musra dan juga dari putranya, Gibran. 

Untold Story - Yusril Ihza Mahendra

Tragedi Bom Bali 1 menjadi sejarah terorisme terkelam di Indonesia. Hal ini memicu kekhawatiran Yusril Ihza Mahendra sebagai mantan Menteri Kehakiman dan HAM sehingga akhirnya menerbitkan Perppu Antiterorisme.

Dijegal oleh Amien Rais saat memulai maju menjadi presiden tak menghalangi semangat Yusril untuk terus berpolitik.

Adili Sistem Pemilu, MK Dinilai Terlibat Politik

Lika-liku Perjalanan Karir Politik Fauzi Amro

Berdasarkan catatan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada Pemilu 2019, terdapat 31 anggota DPR yang memutuskan pindah parpol. Sebanyak 20 dari 31 orang tersebut pindah ke Partai NasDem.

Salah satunya ialah Fauzi Amro, anggota Komisi XI DPR RI itu akhirnya melabuhkan pilihannya ke Partai NasDem pada 2019, setelah bergonta-ganti partai. Pria kelahiran 7 Juni 1976 bukanlah orang baru di kancah perpolitikan Indonesia.

Fauzi Amro, putra asli Remban, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan ini pernah terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019 dari Partai Hanura mewakili Dapil Sumatera Selatan I.

Fauzi dikenal sebagai tokoh pemuda Sumatera Selatan. Keaktifannya berorganisasi sejak duduk di bangku sekolah hingga aktif di Himpunan Mahasiswa Islam saat menjadi mahasiswa, membuatnya tak segan untuk terjun ke dunia politik.

Sebelum memulai karir politik di DPR RI lewat Partai Hanura pada 2014, Fauzi Amro sudah malang melintang di beberapa partai politik. Awalnya ia bergabung dengan Partai Bintang Reformasi dan maju menjadi calon anggota legislatif di Pileg 2009.

Ia juga tercatat sebagai salah satu deklarator organisasi Persatuan Indonesia (Perindo) dan sempat menjabat sebagai Sekretaris Dewan Sosial DPP Perindo.

Lalu pada Pileg 2019, Fauzi Amro memutuskan untuk bergabung bersama Partai NasDem. Semangat restorasi Indonesia dan konsep politik tanpa mahar yang digaungkan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berhasil membuat Fauzi Amro jatuh hati dan akhirnya maju dalam kontestasi Pileg 2019 bersama Partai NasDem.
 
Keyakinannya berjuang bersama Partai NasDem dibuktikan Fauzi Amro dengan menerapkan gagasan Restorasi Indonesia dan konsep tanpa mahar di segala lini kegiatannya di DPR RI. Ia percaya, konsep tanpa mahar adalah konsep yang cemerlang yang bisa membuat Partai NasDem tumbuh menjadi partai besar di republik ini.

Kepiawaian dan pengalaman politik Fauzi Amro terbukti saat ia kembali terpilih menjadi anggota DPR RI di dapil yang sama dengan partai yang berbeda. Potensi ini tak disia-siakan Partai NasDem. 

Menuju Pemilu 2024 dengan target runner up atau seratus kursi DPR RI yang telah dipasang oleh Partai Nasdem, Fauzi dipercaya menjadi Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai NasDem untuk wilayah Sumatera Selatan.

Fauzi Amro menjadi satu di antara banyak caleg yang kerap disebut “kutu loncat”. Namun, dengan apa yang sudah ia jalankan dan perjuangkan, membuktikan bahwa berpindah partai bukan melulu soal pragmatisme.

Fauzi Amro secara tidak langsung membeberkan beberapa faktor yang membuatnya berpindah. Pertama faktor kesesuaian ideologi dan konsep kepartaian antara caleg dan platform partai. 

Kemudian adalah faktor harapan. Ketika seseorang yang memiliki potensi serta kapabilitas yang mumpuni, dihargai peran dan fungsinya, maka ia akan sekuat tenaga memperjuangkan dan membesarkan partainya. 

Saut Situmorang Curiga Ada Motif Politik dalam Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK menjadi lima tahun menuai kecurigaan ada unsur politik.

"Sudah pasti ada kaitannya dengan politik. Kalau nggak (ada), kenapa tidak menunggu? Kenapa harus segera dikabulkan?," ujar mantan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang dalam Metro Siang Metro TV, Jumat (26/5/2023). 

Saut menilai keputusan itu aneh dan tidak memandang periodesasi kepemimpinan eksekutif. Ia juga menyayangkan masa jabatan Dewan Pengawas (Dewas) KPK diperpanjang, padahal kasus yang ada di dalam Dewas belum ditangani dengan benar.

"Dewas juga diperpanjang, padahal Dewas belum bisa mengadili dengan benar, seperti kebocoran dokumen, pelanggaran etik," jelas Saut. 

Saut Situmorang berharap Presiden Joko Widodo dapat membenahi masalah ini dan tidak berfokus pada masalah pencapresan untuk Pemilu 2024.

"Pak presiden, please, di sisa jabatan Anda, do something. Jangan menambah kekeruhan lagi, supaya ada legasi yang baik, diubah strateginya. Tidak hanya mikirin capres terus," kata Saut. 

Gus Yahya: Jangan Gunakan Identitas NU Sebagai Modal Politik

Nahdlatul Ulama (NU) secara tegas menolak politik identitas. Bahkan, Ketua Umum PBNU Gus Yahya menegaskan, kader NU tidak boleh menggunakan identitas NU sebagai modal politik jika maju dalam Pemilu 2024. 

"Tidak boleh menggunakan identitas NU sebagai modal politik, dia harus punya kredibilitasnya sendiri," kata Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, Jakarta, Kamis (25/5/2023). 

PBNU memandang politik identitas sebagai tindakan penggalangan dukungan suara berdasarkan identitas primordial atau paling rendah. Sehingga sosok yang menggunakan politik identitas dipastikan tidak memiliki program kerja yang dapat disandingkan dengan lawan politiknya. 

"Kami memandang politik identitas ini berbahaya bagi masyarakat secara keseluruhan karena itu akan mendorong perpecahan di masyarakat," jelasnya.

Lebih lanjut, Gus Yahya mengingatkan agar umat dan agama jangan diseret dalam pesta demokrasi. Menurut dia, para pasangan capres-cawapres perlu mengedepankan program dan agenda dalam kompetisi Pilpres 2024.

PBNU Ingatkan Kadernya Tidak Gunakan Identitas Jika Maju di Pemilu 2024

Nahdlatul Ulama (NU) secara tegas menolak politik identitas. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Ketum PBNU), Yahya Cholil Staquf, mengatakan kader NU tidak boleh menggunakan identitas untuk berkontestasi di pemilu 2024.

"Kader NU tidak boleh gunakan identitasnya sebagai modal politik," ucap Yahya Cholil Staquf.

Yahya sama sekali tidak melarang para kadernya untuk mengikuti pemilu. Namun, ia menekankan jika kadernya ingin maju di pemilu 2024, mereka harus memiliki kredibilitas tanpa membawa embel-embel NU.

"Silahkan, kami tidak melarang, tetapi pakai kredibilitasnya," tegasnya.

PBNU memandang politik identitas sebagai tindakan penggalangan dukungan suara berdasarkan identitas primordial atau paling rendah. Sehingga sosok yang menggunakan politik identitas dipastikan tidak memiliki program kerja yang dapat disandingkan dengan lawan politiknya. 

"Kami memandang politik identitas ini berbahaya bagi masyarakat secara keseluruhan karena itu akan mendorong perpecahan di masyarakat," jelasnya.

Lebih lanjut, Gus Yahya mengingatkan agar umat dan agama jangan diseret dalam pesta demokrasi. Menurut dia, para pasangan capres-cawapres perlu mengedepankan program dan agenda dalam kompetisi Pilpres 2024.

Keluarga Presiden Jokowi Dinilai Jadi Episentrum Politik Baru Jelang Pemilu 2024

Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo bertemu dengan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka di Surakarta, Jawa Tengah, Selasa (23/5/2023). Sebelumnya Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu Gibran di Surakarta.

Guru Besar Komunikasi Politik, Karim Suryadi memaknai keluarga Presiden Jokowi menjadi episentrum politik yang baru menjelang kontestasi Pemilu 2024.

"Kalau kita perhatikan ke belakang bukan hanya gubernur yang sowan ke wali kota dalam kasus Solo ini, tetapi ada juga bagaimana TNI, Kapolri para menteri itu sowan ke Solo. Bahkan sering saya katakan seakan-akan menteri itu menjadi kepala dinasnya Gibran Rakabuming Raka," kata Guru Besar Komunikasi Politik, Karim Suryadi dalam program Metro Siang, Metro TV, Kamis (25/5/2023).

Karim mengatakan fenomena keluarga seorang presiden di Indonesia menjadi episentrum politik ini baru pertama kali terjadi.

"Kita hanya melihat keluarga seorang presiden menjadi episentrum politik ketika terjadi pada Orde Baru dan itu pun membutuhkan waktu 30 tahun. Kini tidak harus sampai 30 tahun ternyata," ujar Karim.

Karim juga menilai tidak hanya episentrum dari Keluarga Jokowi saja, tetapi Kota Surakarta sudah menjadi cliffhanger (tali pengikat) bagi politik di Indonesia.

"Solo ini sudah menjadi cliffhanger bagi politik nasional. Sebab, kita semua tahu bahwa orang yang datang ke Solo itu bukan hanya untuk menemui Gibran di Solo tetapi berharap efeknya mantul ke Jakarta," ucap Karim.

Gerindra: Pertemuan Megawati dengan Prabowo Diperlukan untuk Tekan Tensi Politik

Pakar Hukum: Mafia Merasuki Politik Hukum

Keberadaan mafia yang telah merasuk di berbagai lini, salah satunya di politik hukum. Keberadaan mafia sulit diberantas, jika tidak ada tekat kuat dalam memberantasnya. 

Pakar Hukum Pidana Asep Iwan Iriawan mengatakan, mafia telah masuk lini penegakan hukum, namun hal itu disangkal oleh institusi.

"Mafia tuh sudah menyebar di semua lintas, dari mulai penegakan hukum dan hal itu disangkal oleh institusi-institusi tersebut karena tidak mungkin institusi ada mafia," ucap Asep Iwan Iriawan.

Menurut Asep, penegakan hukum yang harus dijalankan pemerintah, sedangkan kesadaran hukum dari masyarakat. Asep juga mengatakan, mafia telah masuk ke politik hukum, seperti mafia peradilan kasus hakim agung Mahkamah Agung.

"Ketika politik hukum berjalan mafia-mafia ini masuk di politik, jadi susah kan berkepentingan," kata Asep.

Langkah Bercabang Jokowi

Tegak lurus dengan keputusan partai sejatinya menjadi sikap yang harus diambil oleh setiap kader tanpa terkecuali. Tegak lurus pula ketika sudah muncul satu nama yang dijadikan sebagai bakal calon presiden (bacapres) di Pemilu 2024. 

Tetapi langkah Presiden Joko Widodo yang merupakan kader PDI Perjuangan malah justru terlihat bercabang, ke kanan dan ke kiri. Padahal, partai banteng moncong putih sudah memutuskan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bacapres pada 21 April silam.  

Sulit bagi publik untuk teryakinkan bahwa Jokowi sudah ajek di dalam gerbong pemenangan Ganjar. Ketika acara halalbihalal relawan Jokowi di Senayan, Sabtu (13/5/2023) lalu digelar, Ganjar hadir tapi tidak dengan si empunya nama.

Jokowi baru datang keesokan harinya dalam acara Musyawarah Rakyat (Musra) yang juga diinsiasi para relawannya. Di sana, dia menerima tiga nama capres versi Musra yaitu Ganjar, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.

Alih-alih mengatakan dirinya sudah menjatuhkan pilihan kepada Ganjar sesuai dengan keputusan partai, ia justru berujar: "Itu bagian saya untuk memberikan bisikan kuat kepada partai-partai yang sekarang ini juga koalisinya belum selesai."

Publik dibuat semakin terheran-heran karena putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka bertemu dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Solo, Jumat (19/5/2023). Relawan Gibran dan Jokowi se-Jateng dan Jatim bahkan kemudian resmi mendukung Prabowo sebagai capres 2024. 

Embusan kecurigaan bahwa Jokowi lebih mendukung Ketua Umum Partai Gerindra itu menjadi penerus tongkat estafet karena Kaseang Pangarep selaku putra bungsu Jokowi viral di media sosial mengenakan kaos bergambar Prabowo.

Bisa jadi sikap dua kaki trah Jokowi ini yang membuat Gibran diminta memberi klarifikasi di Kantor DPP PDIP, Menteng Jakarta Pusat, Senin (22/5). Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kemudian menasihati Gibran untuk mengantisipasi dansa-dansa politik menjelang Pemilu 2024. 

Namun, sulit kiranya menghentikan dansa-dansa itu sepanjang Jokowi terus mengambang dan belum berada dalam satu orkestrasi pencapresan bersama PDIP. Semakin pelik karena sang petugas partai sepertinya memilih berada di sudut berbeda sambil terus menabuh genderang tarian.

Gestur Politik Keluarga Jokowi Miring ke Prabowo

Gestur politik Presiden Joko Widodo dan keluarganya yang condong ke capres Partai Gerindra, Prabowo Subianto memicu banyak reaksi, baik dari internal PDIP, partai lain, dan para analis. Sebab, PDI Perjuangan sudah mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai capresnya.

Pada Jumat (19/5/2023) malam, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto berserta rombongan tampak tiba di Angkringan Jajar, Laweyan, Surakarta. Kedatangan Prabowo disambut langsung Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka bersama belasan perwakilan relawan Jokowi-Gibran.

Prabowo menyebut tujuan kedatangannya ke Surakarta hanya silaturahmi dengan Gibran. Karena itu, ia mengaku kaget mendapat dukungan maju nyapres dari relawan Gibran-Jokowi dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. 

Prabowo mengaku, dukungan relawan Gibran-Jokowi tersebut merupakan kehormatan besar. Bakal calon presiden dari Partai Gerindra itu pun mengundang para relawan untuk datang ke Hambalang.
 
Relawan Gibran-Jokowi se-Jateng dan Jatim resmi menyatakan dukungan terhadap Prabowo Subianto sebagai bakal capres 2024. Hal tersebut disampaikan oleh relawan Gibran-Jokowi Jateng dan Jatim saat bertemu Prabowo Subianto secara langsung.

Gestur politik Gibran ini lantas dibaca sebagai dukungan Jokowi dan keluarga terhadap Prabowo secagai bakal calon presiden 2024. Apalagi, sebelumnya anak bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep sempat membuat jagat politik heboh saat ia  memakai kaos bertulis Prabowo.

Bagi pengamat politik Ray Rangkuti, gestur politik keluarga Jokowi ini merupakan bentuk permainan politik dua kaki. Jokowi seakan ingin mamastikan bahwa jika pilpres berlangsung dua putaran, maka yang akan maju adalah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Menurut Ray Rangkuti, Jokowi merasa aman jika kedua capres itu yang maju ke putaran kedua.

Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo mengingatkan para kader yang lahir dari rahim PDIP jangan sekali-sekali berkhianat. Kendati begitu, ia menampik bahwa penyataanya itu ditujukan secara khusus terhadap keluarga Jokowi.
 
DPP PDIP menyikapi serius manuver keluarga Jokowi yang menunjukkan gestur politik miring ke Prabowo. Gibran pun dipanggil ke DPP PDIP. 

Tentu secara antropologis, keluarga Jawa akan cenderung tidak mencolok dalam bersikap. Jika sebuah sikap sudah dipertontonkan secara terang-terangan, maka maknanya akan serius.

Namun, PDIP masih bersikap hati-hati menyikapi gestur politik Wali Kota Surakarta Gibran Rakabungming Raka dan umumnya gestur politik keluarga Jokowi. Buktinya, DPP PDIP memilih tidak memberi sanksi terhadap Gibran.

Sikap PDI-P 'Menasihati' Gibran Dinilai Sudah Tepat

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dipanggil DPP PDI Perjuangan buntut pertemuannya dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi menilai, langkah PDI Perjuangan tersebut sudah tepat. 

"Nasihat atau undangan DPP PDI Perjuangan kepada Gibran itu satu bentuk yang tepat sebagai institusi kepartaian," ujar Burhanuddin.

"Itu merupakan bentuk keputusan yang sudah diambil, dan harus dijalankan oleh semua kadernya. Keputusan itu berkaitan dengan pencapresan Ganjar Pranowo," lanjutnya.

Burhanuddin menyebut, pertemuan Prabowo dan Gibran dapat ditafsirkan bahwa keluarga Jokowi memberikan angin segar bagi capres di luar dari PDI Perjuangan. Mengingat, PDI-P telah mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres 2024. 

Sementara itu, politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus menyoroti ada upaya pembentukan opini bahwa Jokowi dan keluarga sudah tak sejalan dengan PDI Perjuangan. 

"Ada upaya pembentukan opini, memasukan satu narasi ke dalam satu framing, bahwa seolah-olah ini akan diresonansikan sebagai sebuah sikap mendua dari Gibran atau keluarga Presiden Jokowi," ujar Deddy.

Deddy mengungkapkan, dasar pemanggilan Gibran Rakabuming Raka ke DPP PDI Perjuangan, Senin (22/5/2023) untuk menginformasikan penugasannya menjadi salah satu pembicara dalam rakernas PDIP pada 5 Juni nanti. Namun, sekaligus untuk membahas isu mengenai pertemuannya bersama Prabowo pada Jumat (19/5/2023) malam.

Berdasarkan hasil pemanggilan, Gibran mengatakan pada malam itu tidak satu kata pun keluar kata-kata yang menyinggung mengenai pilpres, apalagi dukung-mendukung, melainkan hanya sebatas makan malam.

Dukungan Politik Presiden Jokowi Berpotensi 'Mendua'

Dukungan Presiden Joko Widodo berpotensi 'mendua'. Hal itu diungkap oleh Direktur Eksekutif Lembaga Survei Poltracking Indonesia, Hanta Yuda.

"Beberapa dinamika yang muncul ini, saya kira kita sulit untuk tidak menyimpulkan sebenarnya dukungan politik Pak Jokowi," kata Hanta Yuda dalam tayangan Metro Siang, Metro TV, Senin (22/5/2023). 

Menurut Hanta Yuda, sikap politik Presiden Jokowi dan Gibran tidak sepenuhnya mendukung Ganjar Pranowo. Namun dukungan juga ditunjukkan untuk Prabowo Subianto. 

"Mas Gibran dalam hal ini putra Pak Presiden, bisa jadi Pak Jokowi membiarkan secara mendiri dan secara bebas kepada putra-putra beliau untuk mengambil sikap politik," ujar hanta Yuda. 

Dulu Sinis Sekarang Manis

Sudah sejak lama Fahri Hamzah bersuara lantang mengkritik pemerintah. Mulai saat dirinya menjadi aktivis pada 1998, hingga akhirnya pada periode 2009-2014 dirinya terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019 dan berhasil menjadi Wakil Ketua DPR. Bahkan dirinya dianugerahi gelar Bintang Jasa oleh Presiden Joko Widodo. 

Namun kini, entah mengapa suaranya melemah dan berbeda dari sebelumnya yang selalu sinis. Akankah suara Fahri Hamzah kembali lantang? Atau justru makin meredup?

Manuver Politik Pembisik yang Tak Baik

Manuver politik dengan gaya pembisik, sebenarnya menarik untuk ditilik. Pasalnya, manuver itu agak kurang mengena logika.

Saat ini sudah ada tiga poros kekuatan politik yang siap terjun dalam Pilpres 2024. Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Baswedan, Koalisi Pendukung Ganjar Pranowo yang terdiri dari PDIP, dan PPP, serta KKIR yang mencapreskan Prabowo Subianto.

Setelah PPP merapat ke kubu Ganjar, KIB tak lagi relevan. Partai Golkar kini sibuk kasak-kusuk mencari negosiasi yang paling menguntungkan. Sedangkan PAN, tak lagi jelas ke mana arah haluan.

Jika peta capres sudah terkonfirmasi, pertanyaan tentang siapa yang mau mendengar bisikan Jokowi mencuat. Selain itu, ke mana sosok cawapres hasil musra akan dibisikkan juga jadi pertanyaan.

Saat berpidato di depan para pendukungnya akhir pekan lalu, Jokowi tak lagi berbicara mengenai warna rambut, atau wajah yang berkerut. Dekat dengan rakyat, berani, dan paham bagaimana memajukan negeri, itulah rekomendasi sosok capres terkini dari Presiden Jokowi. 

Bila relawan pendukung mendapat kisi-kisi, maka parpol pendukung akan dibisiki. Rencana Jokowi untuk bisik-bisik dinilai sebagai upaya Jokowi memantapkan posisinya sebagai king maker dalam Pilpres 2024.

Sulit membayangkan Jokowi membisiki partainya sendiri. PDI Perjuangan, tentu akan menegosiasikan sosok cawapres dengan PPP serta parpol lain yang sepakat untuk mendukung Ganjar, bukan dengan Jokowi.

PDI Perjuangan pun merasa terganggu dengan manuver politik Presiden Jokowi dan relawan pendukungnya. Lembaga Riset Continuum memotret perbincangan di Twitter pada 2-6 Mei 2023 dengan merekam setidaknya 15.598 perbincangan warganet. Dari analisis big data, 92% warganet di Twitter khususnya, mengeluhkan tindakan presiden mengumpulkan enam ketua umum parpol yang populer dengan sebutan cawe-cawe. 

Sedangkan, menurut kajian pusat studi media dan demokrasi, dari 15 ribu perbincangan yang terjadi di media sosial, terdapat 79,4% netizen yang berpendapat presiden harus bersikap netral. Walau menuai kritik, tampaknya Presiden Jokowi masih terus asyik menggelar manuver politik.
 
Konsolidasi parpol koalisi, juga dapat dibaca sebagai intervensi agar parpol mengikuti keinginan Jokowi. Padahal para ketua umum partai koalisi seharusnya bebas memilih jalan nya sendiri.

AHY Desak Kasus Johnny Diungkap Utuh untuk Cegah Narasi Tekanan Politik

Ketua Majelis Syura PKS: Dalam Berpolitik Etika dan Hati Tetap Dijaga

Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Al-Jufri mengatakan bahwa dalam berpolitik etika dan hati harus tetap dijaga. Hal ini ia sampaikan dalam pidatonya di acara Milad ke-21 PKS, Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023). 

"Dalam berpolitik pasti etika dan hati tetap kita jaga. Mengambil hati seseorang harus kita prioritaskan daripada kita mau menang sendiri," ujar Salim Segaf Al-Jufri.

Ia juga menegaskan bahwa Koalisi Perubahan untuk Persatuan berkomitmen untuk mempertahankan program-program yang sukses dan memperbaiki yang gagal. 

"Pasti Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini yang sukses pasti kita pertahankan, kita lanjutkan. Kalau program dari siapapun terjadi kegagalan jajaran kita ulang kita buat program yang berikutnya yang sukses," ungkap Salim Segaf Al-Jufri.

Kemenangan Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2023 Jangan Dipolitisi

Kemenangan Timnas Indonesia U-22 do SEA Games 2023 Kamboja seakan menjadi oase setelah 32 tahun berpuasa. Ucapan selamat pun terus mengalir dari pejabat termasuk kandidat calon presiden. Tak terkecuali bakal calon presiden yang diusung PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, 

Melalui akun Twitternya ia mengucapkan selamat karena Timnas berhasil meraih emas. Namun, niat Ganjar itu justru menimbulkan komentar negatif dari warganet karena dinilai cari perhatian. 

Sebelum ini, Ganjar juga sempat jadi sorotan karena aktivitasnya yang tiba-tiba menghubungi pelatih Timnas U-22 Indra Sjafri. Netizen mempertanyakan, apa hubungan kerja gubernur dengan timnas yang berlaga di SEA Games 2023. 

"Bukan tentang olahraga tapi tentang momen yang diperhatikan publik makanya banyak tokoh ingin juga memasang foto atau memberi selamat atas kejadian yang terjadi, itu wajar-wajar saja. Harusnya para tokoh bukan hanya posting tapi juga kontribusi untuk sepak bola di Tanah Air. Minimal liga nasional ditonton," ujar pengamat politi, Hendri Satrio. 

Sementara, sehari setelah Garuda Muda meraih emas, Ketua Umum PSSI Erick Thohir secara mendadak bertemu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Erick menyebut, Prabowo adalah menteri pertama yang mengucapkan selamat. 

Meski pertemuan itu sebatas membicarakan soal sepak bola, berbagai spekulasi muncul termasuk upaya Erick Thohir di kontestasi Pilpres 2024 melalui kesuksesan Timnas Indonesia U-22 di SEA Games Kamboja. 

Pertemuan Prabowo dan SBY di Pacitan Digelar Tertutup

Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto bertemu dengan ketua majelis tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pertemuan ini digelar secara tertutup di Pacitan, Jawa Timur, Sabtu (20/5/2023) pagi.

Pada kunjungan kerjanya, Prabowo Subianto sempat bertemu dengan mantan Presiden ke-6 RI itu di Museum dan Galeri Seni SBY Ani, di Jalan Teluk Tambora, Sidoharjo, Pacitan.

Pertemuan dua petinggi Partai Gerindra dan Demokrat ini berlangsung secara tertutup. Bahkan awak media pun tidak diizinkan masuk ke area museum.

Pertemuan berlangsung sekitar satu jam. Usai pertemuan itu, Menhan tampak bergegas keluar meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan kepada pers.

Pengamat Politik: Peran Bacawapres Anies Jadi Faktor Penentu Merebut Suara Publik

Pengamat Politik, Ujang Komarudin menyebut peran bakal cawapres sangat besar dalam nilai elektabilitas setiap capres, sehingga pemilihan bakal cawapres dari Anies Baswedan tentu sangat menentukan untuk merebut suara publik.

"Saya menilai secara cermat, nanti pemilihan (bakal) cawapres Anies Baswedan menjadi faktor penentu juga dalam konteks merebut suara publik," ujar Ujang Komarudin di program Live Event Metro TV, Sabtu (20/5/2023).

Sebelumnya, Anies Baswedan telah menyampaikan soal kriteria bakal cawapresnya, yaitu harus dapat berkontribusi untuk kemenangan, dapat membantu perkuat partai koalisi pendukung, dapat membantu menjalankan pemerintah dengan efektif, memiliki garis perubahan yang sama-sama menawarkan perubahan, serta saling mempercayai dan kerja sama yang solid.

Pengaruhnya perjodohan bakal cawapres Anies terhadap elektabilitasnya sangat besar. Oleh karena itu Koalisi Perubahan tak mau terburu-buru dalam menyepakati bersama mengenai bacawapres dari Anies Baswedan.

Menurut Ujang, momen yang pas Koalisi Perubahan untuk Persatuan mengumumkan bakal cawapres dari Anies Baswedan adalah setelah bakal capres Ganjar dan bakal capres Prabowo sudah mengumumkan bakal cawapresnya. Hal ini akan menjadi ukuran daya dalam perlawanan politik.

"Kalau saya sih baiknya di ujung, nanti ketika misalkan Ganjar sudah mengumumkan siapa (bakal) cawapresnya, Prabowo sudah mengumumkan siapa (bakal) cawapresnya, agar bisa mengukur daya lawan politik," papar Ujang. 

Sandiaga Uno Beri Sinyal Bergabung ke PPP

Sandiaga Salahudi Uno memberi sinyal akan bergabung ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sandi masih mengagendakan untuk bisa bertemu dengan Ketua Umum PPP untuk memastikan langkahnya itu. 

"Kami lagi menyusun langkah ke depan dan pemikiran untuk percepatan pembangunan. Jadi konsepnya adalah bagaimana mencari sebuah titik percepatan daripada pembangunan," ungkap Sandiaga Uno saat memberikan materi 'Santripreneur' di kompleks Pondok Pesantren Raudhatul Thulab, Kecamatan Tempuran, Magelang, Jawa Tengah, Jumat (19/5/2023). 

Sandiaga mengaku sudah berkomunikasi dengan berbagai partai politik. Namun komunikasi dengan partai berlambang Ka'bah tersebut paling intens dibandingkan dengan partai lainnya. 

Meski demikian, Sandi masih mengatur waktu untuk bertemu dengan Ketua Umum PPP. Hal itu dilakukan untuk pembicaraan lebih lanjut. 

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini memiliki konsep kecepatan pembangunan untuk kemajuan Indonesia yang akan menjadi nilai tawar kesepakatan dengan partai politik tempatnya berlabuh, sebelum mengundurkan diri dari Partai Gerindra. 

Mencari Keteladanan Pemimpin Bangsa

Menjadi seorang pemimpin bukanlah hal yang mudah, karena menyangkut banyak hal, mulai dari pencapaian visi misi organisasi dan tanggung jawab sebagai seorang pimpinan. 

Di tengah hiruk pikuk politik yang semakin memanas, keteladanan seorang pemimpin sangat dibutuhkan.

Seorang pemimpin harus menjaga konsistensi antara ucapan dengan perbuatannya. Pemimpin harus mendahulukan masyarakatnya di atas kepentingan pribadi dan keluarganya.

Saut Situmorang: Penetapan Tersangka Johnny G Plate Diwarnai Politik

Penetapan tersangka Menkominfo Johnny G Plate sebagai tersangka merupakan sarat kepentingan politik. Hal tersebut diungkapkan oleh Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana dan Mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

Denny meyakini Kejaksaan Agung menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate sebagai tersangka kasus korupsi sarat muatan politik. Muatan politik dalam kasus ini diduga berkaitan dengan Pemilu 2024.

"Dalam konteks politik hukum pemberantasan korupsi biasanya hati-hati dan biasa menggunakan panggung depan dan belakang. Bagi saya, persoalan ini bukan pada persoalan hukumnya tapi kalau dia (Johnny G Plate) jadi daya tawar politik dalam konteks dinamika Pilpres," kata Pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana.

Ia menyampaikan bahwa hukum sekarang menjadi instrumen atau alat strategi pemenangan di Pilpres 2024.

Sementara itu, Mantan Ketua KPK Saut Situmorang juga menganalisis rangkaian Kejaksaan Agung menetapkan Johnny G Plate sebagai tersangka kasus korupsi. Berdasarkan konten analisis dan sequence kejadian, penetapan Johnny sebagai tersangka diduga ada intervensi politik terhadap Kejaksaan Agung.

"Saya lebih tertarik menganalisis case (kasus) belakangan. Mulai dari pencalonan Anies Baswedan sampai hari ini konten analisisnya itu saya enggak ada ragu bahwa ini color by politics," jelas Saut.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menegaskan untuk saat ini tidak ada intervensi politik pada kasus penetapan tersangka Menkominfo sekaligus Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate.

Partai NasDem menghormati penegakkan hukum pemberantasan korupsi sepanjang dilakukan tidak tebang pilih untuk kepentingan politik.

Pakar: Politik Identitas Tak Salah Bila Penggunaannya Tepat

Siti mengatakan politik identitas mengacu pada sebuat alat politik satu kelompok. Mulai dari etnis, suku, budaya, hingga agama.

Sejumlah Elite Parpol Gencar Silaturahmi & Gerilya Politik Jelang Pemilu 2024

Sejumlah elite partai politik makin gencar melakukan silaturahmi dan gerilya politik jelang Pemilu 2024. Para ketua umum parpol menyempatkan diri bertemu para petinggi negara, mantan pejabat tinggi negara, hingga purnawirawan Polri.

Hal itu dilakukan demi mendapatkan porsi besar di koalisi, termasuk mendongkrak elektabilitas parpolnya. Seperti yang dilakukan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyempatkan diri bertemu mantan Wakil Presiden RI Muhammad Jusuf Kalla di kediamannya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Senin (15/5/2023) malam. 

Secara tertutup, AHY bertemu dengan JK selama kurang lebih satu jam. Hasil pertemuannya, AHY meminta pemerintah dan eksekutif berlaku adil dalam Pemilu 2024 karena setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih. 

Pada hari yang sama, Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan jajaran Pengurus Persatuan Purnawirawan Polri di kantor pusat Persatuan Purnawirawan Polri di kawasan Darmawangsa, Jakarta Selatan.

Pada pertemuan yang digelar selama lebih dari dua jam itu, mereka mengaku hanya membahas persoalan serta perkembangan negara dan tidak menyinggung persoalan Pilpres 2024. Tidak ada pembicaraan soal dukungan bagi capres tertentu dan hanya sekedar ajang silaturahmi dengan Menteri Pertahanan. 
 
Hal yang sama juga dilakukan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Tak tanggung-tanggung, pada silaturahmi politiknya, Cak Imin memilih bertemu Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin di kediaman resmi Wapres di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.

Usai bertemu dengan Wapres, Cak Imin mengaku dirinya mendapat dukungan dari Wakil Presiden agar PKB bisa berkoalisi dengan Partai Gerindra dan maju sebagai bacawapres di pemilu 2024.

Prabowo: Politik Rukun dan Stabil Jadi Kunci Lahirnya Kebijakan Pro Rakyat