13 Ruas Tol Baru Siap Beroperasi Akhir 2023

KPK Sebut Modus Praktik Korupsi Biasanya Terjadi saat Perencanaan

Penindakan pelaku tindak pidana korupsi masih terus dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati menyebut modus tindakan korupsi pada pembangunan infrastruktur daerah biasanya terjadi pada saat proses perencanaan dilakukan.

KPK mendapati banyak modus tindakan korupsi yang dilakukan saat pembangunan infrastruktur muncul pada saat proses perencanaan, penganggaran sampai dengan pengawasan. Modus yang paling banyak adalah dengan cara suap dan penyalahgunaan kewenangan.

Ipi juga menjelaskan pihak KPK telah melakukan kajian mengenai praktik korupsi yang terjadi pada saat perencanaan pembangunan infrastruktur. KPK mendapati tipologi korupsi yang terjadi biasanya berupa perbuatan curang pemborong atau kontraktor, pengawasan yang tidak teliti hingga penerima pekerjaan yang melakukan kecurangan.

Pihak KPK telah bekerja sama dengan Kementerian PUPR agar tindak pidana korupsi pada pembangunan infrastruktur tidak terus terjadi serta memperbaiki tata kelola dengan acuan survei penilaian integritas yang implementasinya agar dimonitor langsung oleh pihak KPK. 

Presiden Ajak PGII Dukung Pembangunan Infrastruktur Indonesia

Pemprov DKI Koordinasi dengan Daerah Mitra Guna Persiapkan Jakarta Jadi Kota Bisnis

Rocky Gerung Kritik Jokowi Tidak Fokus Membenahi Demokrasi Indonesia

Jokowi dinilai terlalu sibuk mengurusi infrastruktur ketimbang membenahi demokrasi Indonesia

BUMN Karya, Nasibmu Kini

Belum usai kasus korupsi yang menjerat Waskita Karya, kini kondisi keuangan BUMN Karya kembali disorot karena utang jumbo yang dihadapi. Kinerja BUMN Karya semakin berat karena fokus pemerintah beralih dari infrastruktur. 

Akrobat Politik Perbaikan Jalan

Presiden Joko Widodo populer dengan pembangunan infrastruktur di Tanah Air. Dalam sejumlah survei, kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi mayoritas ditopang isu infrastruktur, baik periode pertama maupun periode kedua pemerintahannya. 

Citra sebagai bapak infrastruktur Indonesia melekat kuat dalam persona Jokowi. Bandara baru, jalan tol baru, kereta cepat, bendungan, serta infrastruktur megah dan modern lainnya benar-benar gencar dibangun sejak menjabat pada 2014. 

Bahkan, jargon pembangunan tidak lagi terfokus di Jawa. Seluruh daerah di Indonesia menjadi roh kebijakan infrastruktur era Jokowi. Dan, mungkin memang seperti itulah Jokowi, ingin ditulis dalam sejarah bangsa ini setelah dirinya lengser tahun depan sebagai bapak infrastruktur Indonesia. 

Sikap Jokowi ketika merespons jalan rusak di Lampung seakan mencerminkan bahwa tidak boleh ada infrastruktur jelek dan rusak di era pemerintahannya. Ketika pemerintah daerah tidak tanggap, Jokowi datang dengan langkah pengambilalihan. 

Kontroversi jelas mengiringi kebijakan akrobatik Presiden tersebut. Ada yang mengapresiasi karena bertindak cepat dan tidak birokratis, tetapi ada pula yang menilai langkah Jokowi sekadar gimik politik dan tidak mendidik bagi pemerintah daerah. 

Apalagi dengan datang mengendarai mobil kepresidenan Mercedes-Benz S600 menyusuri jalanan rusak parah, makin menunjukkan nuansa komunikasi politik yang kental. Pasalnya, medan untuk mobil sedan mewah semacam itu harusnya di jalanan mulus, bukan untuk inspeksi. 

Urusan gimik politik itulah yang membuat Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira membuat penilaian bahwa Jokowi ibarat pahlawan kesiangan. Presiden, dengan kewenangannya, semestinya menegur keras Gubernur Lampung dan jajarannya. Kalau perlu jatuhkan sanksi tegas karena tidak cepat tanggap. 

Pengambilalihan proyek jelas-jelas tidak menunjukkan good governance dan clean goverment. Bahkan berdampak buruk terhadap sistem penganggaran yang telah berjalan. Apalagi, pengelolaan infrastruktur jalan memiliki hierarki. 

Pemerintah pusat bertanggung jawab terhadap jalan nasional, sedangkan jalan provinsi ialah kewenangan pemerintah provinsi (pemprov). Begitu pula jalan kabupaten, yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten (pemkab). 

Sekali lagi, kebijakan Jokowi di Lampung bakal menjadi preseden buruk. Artinya, tidak ada sinkronisasi dalam pengelolaan infrastruktur. Padahal proses penganggaran di pemerintahan memiliki sarana untuk menyatukan program pemerintah, termasuk kebijakan infrastruktur lewat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional. Semua pihak tentu sepakat bahwa pengelolaan infrastruktur jalan harus terencana dengan matang, bukan dengan mental dadakan hanya karena viral di media sosial. 

Bisa dibayangkan bagaimana kelabakannya pemerintah pusat jika harus bertindak serupa jika muncul kasus serupa dari seluruh daerah. Pasalnya, jalan rusak tidak hanya di Lampung. Sorotan di Lampung ibarat fenomena gunung es. 

Rakyat tentu berharap Jokowi tidak hanya dikenang dengan aksi-aksi akrobatik seperti di Lampung, tetapi benar-benar mampu membangun sistem pengawasan dan evaluasi untuk menjadikannya solusi permanen demi pembenahan anggaran infrastruktur di daerah.

Wapres Janji Dorong Penetapan Ibu Kota Maluku Utara ke Jokowi

Wali Kota Medan Minta Pelaksana Kembalikan Dana Proyek 'Lampu Pocong' Rp21 Miliar

Proyek lampu jalan yang dijuluki 'lampu pocong' di Kota Medan dinyatakan gagal. Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution meminta pihak pelaksana proyek mengembalikan dana pemerintah sebesar Rp21 miliar. 

Proyek 'lampu pocong' tersebut berada di sejumlah titik ruas jalan utama Kota Medan. Disebut 'lampu pocong' karena bentuk tiang hingga warna lampu menyerupai sosok mitos yang disebut pocong. 

Kegagalan proyek tersebut diungkapkan Bobby Nasution. Ia meminta agar pihak yang mengerjakan proyek segera mengembalikan secara penuh dana yang telah digelontorkan sebesar Rp21 miliar. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan inspektorat, dalam proyek ini diduga adanya kelalaian perencanaan. Bobby mempersilakan kepada kontraktor untuk membongkar proyek lampu secara mandiri. Sebab, pembangunan proyek lampu pocong masih menjadi tanggung jawab penuh pihak ketiga. 

Jalan di Enrekang yang Ambles Picu Kemacetan Hingga 12 Jam

Sebelumnya jalan rusak di Lampung yang viral langsung dicek Presiden Jokowi. Kini, ada juga jalan nasional di Enrekang, Sulawesi Selatan, rusak parah yang belum dapat perhatian dari pemerintah. 

Puluhan bus antar kota, termasuk ambulans terjebak selama 12 jam akibat jalan ambles dan berlumpur. Menurut warga sekitar, kondisi jalan yang ambles dan berlumpur setiap turun hujan tersebut telah beberapa kali mengakibatkan kecelakaan hingga mobil terbalik. 

Namun, hingga kini belum ada perbaikan secara menyeluruh dilakukan di ruas jalan penghubung antara Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Tana Toraja tersebut. 

Selain membuat macet, longsor juga mengakibatkan mobil ambulans tidak bisa melintas, sehingga seorang pasien terpaksa digotong keluar ambulans untuk kemudian dibawa dengan menggunakan sepeda motor ke rumah sakit terdekat. 

"Jalan amblas yang mengakibatkan apabila ada kendaraan besar contohnya bus Toraja lewat dengan kapasitas yang memang panjang kandas. jadi itu yang mengakibatkan kemacetan sampai 2-3 kilometer," ujar Bento. 

KPK Buka Peluang Selidiki Dugaan Korupsi di Lampung

Provinsi Lampung tengah menjadi pembicaraan akibat buruknya kondisi infrastruktur jalan di berbagai titik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut adanya peluang penyelidikan atas dugaan korupsi proyek infrastruktur di Lampung, Selasa (9/5/2023). 

Sebelumnya, Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Lampung untuk meninjau langsung jalan rusak yang viral di media sosial, Jumat (5/5/2023). Pemerintah juga memutuskan untuk mengambil alih pembangunan belasan ruas jalan rusak di Lampung. 

Tak hanya Presiden Jokowi yang turun tangan, kini penegak hukum KPK pun angkat bicara soal adanya dugaan korupsi sejumlah proyek infrastruktur di Lampung. 

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak menyatakan pihaknya memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti setiap informasi yang berindikasi tindak pidana korupsi. Ia menyebut akan membahas hal tersebut dengan penyidik dan pimpinan KPK lainnya. 

"Ada indikasi kemungkinan terjadinya kerugian keuangan negara karena itu adalah sumber dananya berasal dari APBN atau APBD. Nantinya akan saya sampaikan ke teman-teman pimpinan untuk dirapatkan dan didiskusikan untuk selanjutnya disikapi untuk dilakukan penyelidikan," kata Johanis. 

Keberadaan jalan rusak yang lama tidak diperbaiki pemerintah daerah setempat tersebut diungkap TikToker bernama Bima Yudho Saputro. Ia mengungkapkan kritiknya lewat konten TikTok melalui konten video berupa presentasi bertajuk "alasan Lampung tidak maju-maju" menjadi viral. 

Video berdurasi tiga menit 28 detik itu berisi kritik terhadap kondisi sejumlah sektor di Lampung. Beberapa sektor yang dikritik yakni infrastruktur, proyek Kota Baru, pendidikan, tata kelola birokrasi, pertanian hingga tingkat kriminalitas.

KPK Buka Peluang Selidiki Pengerjaan Infrastruktur di Lampung

Pemerintah Anggarkan Rp800 Miliar untuk Perbaikan Jalan di Lampung

Pemerintah menganggarkan Rp800 miliar untuk perbaikan jalan rusak di Lampung. Sebelumnya Presiden Joko Widodo sempat menyatakan, apabila pemerintah Provinsi Lampung tidak mampu memperbaiki jalan hingga tuntas, maka akan diambil alih oleh pemeritah pusat.    

Pemerintah pusat turun tangan memperbaiki jalan daerah yang rusak parah di Lampung, meski seharusnya pusat hanya bertanggung jawab pada jalan nasional. Sedangkan, jalan provinsi dan kabupaten kota menjadi kewenangan pemerintah daerah. 

Mengenai perbaikan ini, Presiden Jokowi mengatakan pemerintah telah menganggarkan kurang lebih Rp800 miliar, khusus untuk perbaikan 15 ruas jalan di Provinsi Lampung. Jokowi mengatakan, perbaikan akan dimulai Juni 2023 melalui proses lelang.

"Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih Rp800 miliar untuk 15 ruas jalan," ucap Presiden Joko Widodo.

 Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga menilai, kejadian ini merupakan sentilan bagi daerah lain untuk lebih peka terhadap kondisi infrastruktur jalan di masing-masing wilayahnya. 

Sebelumnya Presiden Jokowi sempat menyatakan, apabila Pemprov Lampung tidak mampu memperbaiki jalan hingga tuntas, maka akan dikerjakan oleh Kementerian PUPR. 

Pemerintah Pusat Siapkan Rp800 M untuk Ambil Alih Perbaikan Jalan di Lampung

Jokowi Perintahkan Pemprov Lampung Segera Perbaiki Jalan Rusak

Presiden Joko Widodo berkunjung ke Lampung untuk meninjau jalan rusak yang viral di media sosial. Jokowi minta Pemprov Lampung segera perbaiki ruas jalan yang rusak. Jika tidak segera diperbaiki maka pemerintah pusat akan mengambil alih proyek perbaikan jalan dan infrastruktur lainnya di Lampung, Jumat (5/5/2023). 

"Secepatnya-cepatnya diperbaiki yang rusak yang kira-kira provinsi tidak memiliki kemampuan, kabupaten juga tidak memiliki kemampuan, ya akan diambil alih oleh Kementerian PUPR," kata Jokowi saat mengunjungi Pasar Natar, Lampung Selatan, Jumat (5/5/2023).

Keberadaan jalan rusak yang lama tidak diperbaiki pemerintah daerah setempat tersebut diungkap TikToker bernama Bima Yudho Saputro. Ia mengungkapkan kritiknya lewat konten TikTok melalui konten video berupa presentasi bertajuk "alasan Lampung tidak maju-maju" menjadi viral. 

Video berdurasi tiga menit 28 detik itu berisi kritik terhadap kondisi sejumlah sektor di Lampung. Beberapa sektor yang dikritik yakni infrastruktur, proyek Kota Baru, pendidikan, tata kelola birokrasi, pertanian hingga tingkat kriminalitas.

Mobil Presiden 'Nyangkut' saat Tinjau Jalan Rusak di Lampung

Presiden Joko Widodo mengunjungi Provinsi Lampung untuk mengecek langsung infrastruktur jalan yang dikabarkan ruasak parah, Jumat (5/5/2023). Salah satu jalan yang akan dicek oleh Jokowi adalah Jalan Ryacudu, Lampung Selatan, saat mengecek jalan tersebut mobil yang ditumpangi Jokowi sempat tersangkut di lubang.

Jalan Ryacudu yang rusak sempat diperbaiki, tampak perbaikan jalan baru separuh ruas saja dan separuh lainnya masih terlihat rusak. Bahkan ruas jalan yang sudah diperbaiki terlihat masih belum bisa dilintasi, karena diduga masih belum padat dan belum kering. 

Jalan terusan Ryacudu masih belum diperbaiki seluruhnya. Mobil kepresidenan yang ditumpangi Jokowi harus berjalan perlahan karena kerusakan jalan yang parahnya. Mobil kepresidenan juga sempat tersangkut di lubang jalan. Saat itu Presidenn Jokowi sampai membuka pintu mobilnya untuk melihat seberapa parah kondisi jalan. 

Warga Lampung Taman Padi di Tengah Jalan Rusak Sebagai Aksi Protes

Warga Kabupaten Tulang Bawang, Lampung melakukan aksi protes dengan menanamkan padi di tengah jalan yang rusak parah. 

Meski beberapa ruas jalan di Provinsi Lampung telah diperbaiki, terutama ruas jalan yang akan dilintasi oleh Presiden Joko Widodo. Di beberapa wilayah Lampung lainnya seperti Kabupaten Tulang Bawang, warga kesal dengan jalan yang rusak parah, sejumlah ibu-ibu pun menanami jalan dengan padi.

Aksi kaum ibu ini digelar di Kecamatan Rawa Pitu, Kabupaten Tulang bawang, di akses jalan utama sepanjang puluhan kilometer, yang menghubungkan lokasi lumbung pangan dengan belasan kampung yang rusak parah dan tidak kunjung diperbaiki. 

Kondisi jalan semakin parah saat musim hujan, sehingga kendaraan tidak bisa melintas. Kondisi tersebut membuat belasan kampung yang berada di Kecamatan Rawa Pitu, Tulang Bawang yang merupakan wilayah lumbung pangan penghasil padi di Lampung terisolir.

Presiden Jokowi "Jajal" Jalan Rusak di Lampung

Presiden Joko Widodo berkunjung ke Lampung untuk meninjau jalan rusak yang viral di media sosial. Presiden Jokowi melintasi Jalan Terusan Ryacudu Lampung dengan mengunakan mobil RI 1. Presiden terlihat membuka jendela mobil ketika melintasi jalan yang rusak. 

Beberapa warga setempat juga tampak melihat iring-iringan rombongan Presiden Jokowi. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Lampung menjadi harapan bagi masyarakat Lampung, lantaran kedatangan presiden yang dijadwalkan pada Jumat (5/3/2023) untuk melihat langsung beberapa titik jalan rusak yang viral di media sosial.

Keberadaan jalan rusak yang lama tidak diperbaiki pemerintah daerah setempat tersebut diungkap TikToker bernama Bima Yudho Saputro. Ia mengungkapkan kritiknya lewat konten TikTok melalui konten video berupa presentasi bertajuk "alasan Lampung tidak maju-maju" menjadi viral. 

Video berdurasi tiga menit 28 detik itu berisi kritik terhadap kondisi sejumlah sektor di Lampung. Beberapa sektor yang dikritik yakni infrastruktur, proyek Kota Baru, pendidikan, tata kelola birokrasi, pertanian hingga tingkat kriminalitas.

Respons Warga Lampung soal Kebut Perbaikan Jalan Jelang Kedatangan Jokowi

Perbaikan jalan yang sangat cepat di Lampung demi kunjungan Presiden Joko Widodo menuai berbagai tanggapan dari publik. Sejumlah warga Lampung mengaku berterima kasih kepada pemerintah daerah Lampung karena jalan satu-satunya yang menuju Bandar Lampung bisa diperbaiki.

"Malah lebih bagus jalan ini diperbaiki. Ini lah satu-satunya (jalan) menuju Kota Bandar Lampung yang sejak dulu tidak pernah diperbaiki. Namun perbaikan jalan ini diharapkan tidak hanya di daerah kota saja, tetapi di kabupaten juga diharapkan bisa diperbaiki," kata Sudirman.

Salah seorang warga, Priyo mengaku, sangat senang akan kunjungan Presiden Jokowi ke Lampung. Ia mengatakan, kedatangan Presiden Jokowi membuat infrastruktur perbaikan jalan di Lampung dipercepat.

"Kedatangan presiden (Jokowi) ini membuat pemerintah Lampung mempercepat perbaikan-perbaikan jalan. Jadi kita sebagai masyarakat dalam perjalanan itu lebih mudah karena selama ini jalan banyak yang rusak," kata Priyo.

Perbaikan Jalan Superkilat di Lampung Disebut Sebagai Proyek Roro Jonggrang

Perbaikan jalan superkilat di Provinsi Lampung memantik komentar publik. Perbaikan jalan di Lampung seperti kisah Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang. 

Perbaikan jalan tersebut dianalogikan sebagai pembangunan seribu candi yang terjadi hanya dalam satu malam. Publik menganggap, pembangunan sejumlah ruas yang selama ini rusak baru dikebut menjelang kedatangan Presiden Joko Widodo. Beragam aksi ditunjukan warga Lampung sebagai bentuk protes atas kondisi jalan yang rusak parah sepanjang puluhan kilometer. Kondisi tersebut sudah berlangsung puluhan tahun, namun tidak kunjung diperbaiki sehingga menghambat perekonomian. 

Kegeraman warga Lampung semakin terlihat usai unggahan Bima Yudo Saputro yang mengkeritik kondisi infrastruktur di Provinsi Lampung. Kritik Bima di media sosial membuat pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah Kabupaten Lampung tidak nyaman, hingga berupaya untuk membungkam aksi Bima. Reaksi pemerintah Provinsi Lampung yang dinilai anti kritik justru menjadi bumerang, sebab masyarakat Lampung justru ramai-ramai mengunggah buruknya infrastruktur di Lampung. 

Faktanya kondisi jalan di Lampung memang rusak parah di banyak lokasi, di antaranya di jalan utama menuju gerbang Tol Lambu Kibang dan menuju Banjar Baru Tulang Bawang. Kendaraan terpaksa harus melaju dengan ekstra hati-hati karena kondisi jalan yang berlubang. 

Kondisi infrastruktur yang buruk membuat Presiden Jokowi mengagendakan kunjungan kerja ke Lampung pada Jumat (5/5/2023). Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengatakan, agenda utama Jokowi adalah meninjau jalan yang rusak.

Benahi Jalan Rusak, Harus Viral Dulu?

Viral burukya infrstruktur jalan di Lampung sepertinya baru membuat pemerintah bergerak. "Bima Effect" juga sepertinya memancing Presiden Jokowi untuk kembali datang ke provinsi yang bisa dibilang tidak terlalu jauh dari Ibu Kota Jakarta. 

Presiden Jokowi sebenarnya sudah sering ke Lampung. Namun, sepertinya lebih fokus ke pembangunan jalan tol lintas Sumatra. Sepertinya, tidak mengetahui bahwa ada jalan arteri yang kondisinya rusak parah sejak lama.

Aksi kocak dilakukan warga Lampung Tengah, Provinsi Lampung dengan memancing di kubangan di tengah jalan yang menghubungkan antarkecamatan

Aksi ini merupakan bentuk protes warga, dengan terhadap kondisi jalan yang rusak parah, sepanjang puluhan kilometer. Kondisi ini sudah berlangsung puluhan tahun. Namun, tak kunjung diperbaiki, sehingga menghambat perekonomian. 

Warga Lampung semakin berani melakukan aksi protes. Sejak unggahan Bima Yudho Saputro yang mengkritik kondisi infrastruktur di Provinsi Lampung melalui media sosial TikTok viral. Bima Yudho Saputro merupakan warga Lampung yang saat ini sedang kuliah di Australia. 

Menjelang kedatangan Presiden Jokowi ke Lampung, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi meninjau sejumlah lokasi yang akan menjadi titik kunjungan presiden ke Lampung guna memastikan persiapan berjalan dengan baik. 

Bersama dengan Forkopimda dan Bupati Lampung Selatan, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengunjungi sejumlah lokasi, salah satunya Pasar Natar dan ruas jalan terusan Ryacudu, Lampung Selatan, yang mengarah ke pintu gerbang Tol Kota Baru. 

Dari hasil pengecekan sejumlah lokasi yang akan dikunjungi Presiden, Gubernur Arinal Djunaidi mengatakan Provinsi Lampung telah siap menyambut kedatangan presiden dan memastikan pengerjaan infrastruktur berjalan sesuai standar. 

Kontrol publik yang massif, tebrukti mampu mendorong Gubernur hingga Presiden bergerak untuk melakukan perbaikan. Bima effect benar-benar efektif di Lampung. Dari sini, publik disadarkan bahwa dengan media sosial, masyarakat bisa melakukan sesuatu untuk perbaikan daerahnya. 

Mahfud MD soal Kasus Bima TikTokers: Jangan Ada Intimidasi ke Keluarga!

Diduga Intimidasi Orang Tua TikTokers Bima, Golkar Klaim Gubernur Lampung Pengayom Masyarakat

Kritik Jalan di Lampung Rusak, Jubir Keluarga Bima: Kritikan Bima Real

TikTokers Bima Yudho Saputro pemuda yang mengkritik pembangunan Lampung resmi dilaporkan ke polisi dengan pasal ITE. Lima kritikan yang dijabarkan oleh Bima menurut juru bicaranya adalah kenyataan yang ada di Provinsi Lampung.

Pihak keluarga Bima mendapatkan laporan dari media soal dilaporkannya Bima dengan pasal ITE akibat mengkritik pembangunan Lampung, Senin (17/4/2022) pagi. Hingga saat ini pihak keluarga Bima masih menunggu informasi selanjutnya dari pihak kepolisian, karena belum menerima surat resmi dari Polda Lampung. 

Bambang Sukoco juru bicara keluarga Bima menyayangkan adanya laporan polisi terhadap Bima, karena nantinya akan menjadi presiden buruk bagi anak-anak muda dalam menyampaikan pendapat atau kritik. 

"Saya pikir ini akan menjadi presiden buruk bagi anak-anak muda yang lain ketika mereka akan mencoba untuk menyampaikan kritik dan akan berpikir seribu kali," ucap Bambang Sukoco juru bicara keluarga Bima.

Lima kritikan yang dijabarkan oleh Bima menurut juru bicaranya adalah kenyataan yang ada di Provinsi Lampung. Jika dilijat dari infrastruktur, kondisi jalan 90% rusak parah bahkan jalan di beberapa daerah Lampung sudah berlubang seperti kolam. 

"Bicara soal jalan, di daerah Lampung Tengah, Mesuji kondisi jalannya sangat parah karena kerusakannya  bukan hanya tambal sulam lubang, itu sudah menjadi seperti kolam ikan," kata Bambang Sukoco.

Sebelumnya, TikToker Bima mengatakan Lampung tak maju-maju karena banyak jalan yang rusak, pembangunan infrastruktur yang mangkrak dan tata kelola pemerintah Lampung yang lemah.

Namun, Ia malah mendapatkan ancaman dari Pemerintah Provinsi Lampung dan dilaporkan ke polisi oleh seorang advokat karena mengkritik Lampung menggunakan diksi yang tidak sopan. 

Buruknya Infrastruktur di Tengah Prestasi Realisasi APBD Provinsi Lampung

Kenyataan buruknya infrastruktur di Provinsi Lampung berbading terbalik dengan prestasi realisasi belanja APBD Provinsi Lampung, yang meraih peringkat ketiga nasional. Realisasi belanja APBD pemerintah Provinsi Lampung pada tahun anggaran 2022 mencapai 95,01%, jauh di atas rata-rata realisasi belanja APBD 34 provinsi lainnya. 

Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Kamwil Provinsi Lampung mencatat, realisasi belanja APBD pemerintah Provinsi Lampung pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp6,75 Triliun. Alokasi dana desa yang dikucurkan cukup besar yakni mencapai Rp2,3 Triliun, dengan penerimaan perpajakan sebesar Rp10,18 Triliun dan pendapatan daerah sebesar Rp27,23 triliun.

Berdasarkan Pergub Lampung Nomor 7 Tahun 2022, dari total APBD tahun 2022 senilai Rp7,01 triliun, ternyata Pempriv Lampung hanya menganggarkan dana senilai Rp975,47 miliar atau sekitar 13% untuk pemeliharaan jalan. Sementara itu, anggaran untuk belanja pegawai mencapai Rp2,003 triliun atau sekitar 28?ri total APBD tahun anggaran 2022. 

Gubernur Sugianto Optimis RSUD Kalteng Rampung di 2024

Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran meninjau progres pembangunan rumah sakit umum daerah (RSUD) Provinsi Kalimantan Tengah di Desa Pembuang Hulu Satu, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan pada 14 April 2023.

Sugianto optimis pembangunan RSUD Kalimantan Tengah akan rampung Desember 2023 dan mulai beroperasi pada 2024. 

Sugianto menjelaskan, pembangunan infrastruktur prioritas yang menjadi kewajiban pemerintah dalam sektor pelayanan kesehatan secara terus menerus menunjukan peningkatan yang signifikan. Secara keseluruhan RSUD Pemprov Kalteng memiliki luasan 32.184 meter persegi.

Progres pembangunan telah mencapai 24,9 persen dan pada Desember 2023 ditargetkan bisa mencapai 100%. Sugianto optimis, pembangunan RSUD Kalimantan Tengah bisa beroperasi di 2024.
 
Usai meninjau pembangunan RSUD,  Gubernur Sugianto beserta rombongan menuju kantor Kecamatan Hanau untuk memastikan penyelenggaraan pasar penyeimbang berjalan dengan baik.
 
Pada kesempatan, ini Gubernur Sugianto memberikan 4 ribu paket sembako dan 250 gas elpiji 3 Kg sehingga masyarakat dapat memperolehnya secara gratis.

Menurut Gubernur H. Sugianto, kegiatan pasar penyeimbang ini adalah upaya nyata untuk menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok, mengendalikan laju inflasi serta membantu masyarakat yang kurang mampu mendapatkan bahan pokok menjelang Hari Raya Idulfitri.

Antisipasi Kepadatan Arus Mudik Lebaran 2023, Kementerian PUPR Perlebar Sejumlah Ruas Tol

Progres Pembangunan IKN Nusantara Capai 24%

Pembangunan infrastruktur Ibukota Negara Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur terus dikebut dengan target HUT RI pada 17 Agustus 2024 sudah bisa berlangsung di IKN. Selain didanai APBN, investor swasta juga sudah siap masuk dan siap dikumpulkan Presiden Jokowi setelah Lebaran 2023 mendatang.

Menurut Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, progres rata-rata pembangunan fisik IKN per 30 Maret 2023 sudah mencapai 24,78%. Progres rata-rata itu mencakup 33 kontrak besar seperti kantor presiden, istana presiden, kantor 4 menko, perumahan menteri, jalan tol dan arteri, bendungan hingga pengelolaan air minum dan sampah.

Menurut Basuki, investor swasta termasuk investor dari luar negeri juga akan segera masuk ke IKN. Basuki menegaskan Presiden Jokowi akan mengumpulkan para investor potensial yang ingin berinvestasi di IKN setelah Lebaran 2023. Basuki mengaku sudah menyerahkan peta detail tata guna lahan IKN kepada presiden. Termasuk untuk investor swasta dari dalam maupun luar negeri.

Sejauh ini, seluruh proyek IKN yang sedang berjalan saat ini dikerjakan oleh Kementerian PUPR sementara investor swasta masih dalam proses. Basuki menegaskan status lahan untuk investasi swasta di IKN bisa dibeli untuk mempercepat pembangunan IKN.

Kurangi Tindak Kejahatan di Malam Hari, Sejumlah Desa di Jabar Gunakan Penerangan Jalan Tenaga Matahari

Sejumlah desa di Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, membuat penerangan jalan dengan menggunakan tenaga matahari. Dalam perawatannya perangkat desa menggunakan aplikasi Google Maps untuk menghindari praktik kecurangan dalam pengerjaan proyek.

Penerangan jalan tenaga surya ini, dimaksudkan untuk mengurangi tindak kejahatan yang marak terjadi di Kabupaten Bandung. 

Menkeu Teken Penanda Aset Jembatan Pulau Balang Senilai Rp1,4 T

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menandatangani aset berupa Jembatan Pulau Balang II di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur yang dibiayai dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) senilai Rp1,4 triliun. Jembatan ini akan mendukung konektivitas di ibu kota negara baru nantinya.