Percepatan Pilkada Dinilai Jadi Karpet Merah Anak Mantu Jokowi

Jokowi Ajak Para Menteri Lihat Pemandangan Pagi IKN dari Atas Bukit

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak sejumlah menterinya menikmati udara pagi sambil meninjau progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Jumat, 22 September 2023. 

Dari atas bukit, Presiden Jokowi yang mengenakan kemeja putih lengan panjang memandang sejumlah insfrastruktur yang tengah dibangun ibu kota baru tersebut, seperti Istana Negara dan Kantor Presiden.

Selain itu, Presiden pun tampak berbincang hangat sambil menunjukkan pemandangan kepada sejumlah menteri. 

Adapun menteri yang ikut mendampingi, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono.

Setelahnya, Presiden bersama para menteri kemudian berjalan bersama menuju area makan pagi bersama dengan menu sederhana seperti bubur ayam, nasi uduk, hingga roti bakar.

Pada kunjungan hari keduanya di IKN, Presiden dijadwalkan untuk meninjau Istana Negara serta memasang modul pertama Garuda. Selain itu, Kepala Negara akan melakukan peletakan batu pertama sejumlah infrastruktur yang akan dibangun di IKN.

Pada siang harinya, Presiden akan menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Pertamina dan Otorita IKN. Kegiatan hari kedua Presiden akan ditutup dengan menyaksikan pagelaran musik bertajuk Malam Apresiasi Nusantara. 

Bedah Editorial MI - Menghindari Polarisasi Disintegratif

Kekhawatiran mengenai keterbelahan masyarakat akibat kontestasi pemilihan presiden (pilpres) kembali muncul ke permukaan saat Apel Akbar Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam) di Surakarta, Rabu (20/9). Dalam acara tersebut Presiden Joko Widodo mengajak semua elemen bangsa agar tidak terbelah hanya karena perbedaan pilihan politik dalam pemilu.

Pada kesempatan itu Jokowi meyakini masyarakat Indonesia sudah dewasa dalam berdemokrasi. Namun, secara tersirat Jokowi tetap melihat adanya potensi ketegangan antarkelompok selama penyelenggaraan pemilu.

Publik secara luas tentu ingin harapan yang diungkapkan Jokowi menjadi suatu kenyataan. Apalagi hingga saat ini suasana keterbelahan akibat residu penyelenggaraan Pilpres 2014 dan 2019 masih terasa di masyarakat.

Meskipun demikian, publik juga tidak ingin pernyataan tersebut hanya retorika para elite politik semata. Apalagi hampir sepuluh tahun selama Jokowi berkuasa, publik juga menyaksikan para elite politiklah yang kerap kali menyebabkan pembelahan yang tajam di masyarakat.

Gejala pembelahan yang disintegratif ini kembali mulai dirasakan jelang pendaftaran capres dan cawapres Pilpres 2024 melalui upaya menjadikan hanya dua pasangan yang bertarung. Padahal pengalaman pilpres sebelumnya membuktikan bahwa menguatnya polarisasi disintegratif di masyarakat akibat hanya ada dua pasangan yang bertarung.

Kecurigaan ini juga sangat beralasan dengan melihat perkembangan upaya membentuk koalisi yang cenderung pragmatis dan saling jegal. Padahal perkembangan koalisi saat ini sudah cukup untuk menghasilkan tiga pasangan capres dan cawapres.

Belum lagi pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri kemudian mengusulkan pemilihan kepala daerah (pilkada) dimajukan dari November menjadi September 2024. Pemerintah beralasan percepatan Pilkada 2024 untuk menghindari kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025.

Namun, usulan itu juga perlu dicurigai sebagai upaya pemerintah untuk menjadikan Pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan dan cukup berlangsung satu putaran saja. Sebab, penyelenggara pemilu hampir dipastikan bakal kesulitan apabila menyelenggarakan pilpres dua putaran (Februari dan Juni) dan pilkada dalam waktu berdekatan.

Karena itu, sebaiknya para elite partai politik memperhatikan kebutuhan publik luas atas alternatif pilihan politik yang membuat pemilu lebih dinamis dan bisa menekan hegemoni identitas serta keterbelahan di tengah masyarakat. Alih-alih mengajak masyarakat, seharusnya elite politiklah yang introspeksi untuk tidak membuat polarisasi yang tajam hanya demi syahwat kekuasaan.

Dalam sistem negara yang demokratis, perbedaan pilihan politik di masyarakat merupakan sesuatu yang wajar. Para elite politik seharusnya memberikan contoh berpolitik secara elegan dan penuh keadaban. Mereka jangan melakukan cara-cara kotor dalam berpolitik demi kepentingan jangka pendek untuk meraih singgasana kekuasaan.

Demikian pula Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan harus menjaga netralitas agar terwujud iklim politik yang sehat dan penuh kegembiraan dalam Pemilu 2024.

Kaesang Log In PSI, Jokowi: Sudah Meminta Restu

Jokowi Tetap Prioritaskan Investor Dalam Negeri di IKN

DPR Didesak Gunakan Hak Angket untuk Presiden Jokowi

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan mendesak DPR RI menggunakan hak angket atas dugaan penyalahgunaan intelijen oleh Presiden Joko Widodo.

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang bergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan menyerahkan surat desakan agar DPR menggunakan hak angket atas dugaan penyalahgunaan intelijen oleh presiden. Koalisi juga memohon diadakan audiensi bersama Komisi I dan Komisi III DPR.

Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya menilai pernyataan Presiden Joko Widodo di depan relawannya soal data intelijen parpol dapat mencederai demokrasi. "Ini merupakan sebuah bentuk pemelencengan," ujar Dimas.

Koalisi menemukan adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden. Sebab, dalam tugas pokok dan fungsi Badan Intelijen Negara, tidak termasuk informasi intelijen tentang partai politik.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan ke publik terkait pengetahuannya terhadap data intelijen. Kepala Negara menyampaikan kepada relawan bahwa dirinya mengantongi data intelijen pergerakan semua partai politik.
 
"Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu, partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju ke mana juga saya ngerti," kata Jokowi ketika membuka Rapat Kerja Nasional Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Hotel Salak, Bogor, Sabtu, 16 September 2023

Presiden Sebut Ratusan Investor Mancanegara Tertarik dengan IKN

Presiden Sebut Persemaian Mentawir Sebagai Komitmen Memperbaiki Lingkungan IKN

Jokowi Diduga Menyalahgunakan Intelijen, DPR Didorong Usut

Kunjungi Pasar Merdeka Samarinda, Presiden Masih Temukan Kenaikan Harga Beras

Data Intelijen Parpol Jokowi Dianggap Fenomena Gunung Es

BRIN: Pernyataan Informasi Intelijen Soal Parpol Mengancam

Bertolak ke Penajam Paser Utara, Presiden akan Lakukan Groundbreaking Hotel IKN

Presiden Jokowi Terima Mushaf Al-Quran Raksasa dari UNSIQ

Jokowi Titip Pemilu Damai kepada Pemuda Muhammadiyah

Ngos-ngosan Menjamin Jebakan

Koalisi Sipil Sentil Jokowi Soal Data Intelijen

Koalisi masyarakat sipil menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut memiliki data intelijen soal arah partai politik. Amnesty International menyebut, presiden menyalahgunakan data intelijen untuk kepentingan politik, sementara Partai Kebangkitan Bangsa meyakini Presiden Jokowi dapat bersikap adil. 

Pernyataan Jokowi soal informasi intelijen partai politik mendapat reaksi keras dari koalisi masyarakat sipil. Jokowi disebut menyalahgunakan data intelijen demi intervensi politik.  

Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid menyatakan, urusan partai politik tidak berkaitan dengan keamanan nasional. Informasi intelijen mengenai aktivitas internal partai politik tidak sepatutnya dipamerkan ke publik demi mempertahankan asas kerahasiaan dan netralitas.

Usman uga menyoroti soal respon para politisi yang menganggap wajar presiden memiliki data intelijen. DPR dan partai politik seolah-olah enggan melakukan fungsi kontrol terhadap intelijen negara. 

Sementara, analis politik Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menganggap, ancaman terhadap demokrasi sangat nyata saat pimpinan menggunakan informasi intelijen untuk kepentingan politik. Data intelijen seharusnya digunakan untuk menghadapi ancaman terhadap kepentingan dan keamanan negara, bukan untuk politik pribadi dam memata-matai lawan politik.

Jokowi: Tidak Benar Prabowo Menampar Wamen

Presiden Joko Widodo membantah adanya isu peristiwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menampar seorang wakil menteri di rapat kabinet. 

Presiden Jokowi meminta masyarakat untuk tidak percaya begitu saja dengan informasi-informasi yang tidak dapat dipertanggujawabkan kebenarannya. Informasi seperti itu diminta dikroscek terlebih dahulu. 

"Setahu saya tidak ada peristiwa seperti itu (wamen tampar  seorang wakil menteri di rapat kabinet)" kata Presiden Joko Widodo. 

Presiden mengatakan, di tahun politik memamang sering kali muncul informasi-informasi yang menyerang figur-figur politik. Hal tersebut disampaikan Jokowi di sela-sela meninjau Pasar Jatinegara, Jakarta Timur.  

"Di tahun politik banyak berita-berita seperti itu. Tolong dikroscek kembali kebenarannya," tambah Jokowi.

Perpanjangan Masa Jabatan dan Pergantian Panglima TNI Masih Dikaji

Jokowi Tanggapi Santai soal Tudingan Politisasi Informasi Intelijen

Jokowi Tegaskan Pencalonan Presiden Urusan Partai

Jokowi Minta Lahan Perhutanan Sosial Jadi Produktif

Editorial Malam: Lompat Pagar Spionase Negara

Organisasi intelijen yang seharusnya menjadi alat untuk memata-matai musuh negara telah lompat pagar di era pemerintahan Joko Widodo. Sekurang-kurangnya tiga lembaga intelijen mulai dari Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS TNI), dan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam Polri), malah berkeliaran bebas melakukan aksi spionase di tubuh partai politik di Indonesia.

Ini bukan tuduhan karena Presiden sendiri yang mengucapkan itu ketika menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (16/9/2023). "Dalamnya partai seperti apa saya tahu, partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju kemana saya tahu. Informasi yang saya terima komplet," kata Jokowi.

Rupanya selama ini agen rahasia diam-diam ditanam untuk mengorek jeroan partai politik, sehingga Kepala Negara bisa dengan mudahnya mengetahui sepak-terjang, gerak-gerik, serta ke mana arah partai politik akan bergerak. Ini jelas sudah kabur dari misi suci para telik sandi. Undang-undang sejatinya mengamanatkan kepada mereka untuk mendeteksi adanya ancaman terhadap eksistensi sebuah negara, bukan malah mata-matai partai politik yang merupakan bagian penting dari demokrasi.

Pasal 4 dan 5 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara menyebut dengan jelas perihal tugas dan peran intelijen yakni mencari, mengumpulkan, menganalisis, dan menyampaikan informasi terkait ancaman keamanan nasional kepada pemimpin negara atau pemerintah. Berpijak pada aturan tersebut maka pemantauan terhadap partai politik menjadi bukti bahwa tugas intelijen melenceng dari esensi utama yaitu mengantisipasi ancaman dari pihak lawan. 

Publik kini menaruh tanda tanya besar kepada Presiden Jokowi. Apakah ia sudah menjadikan partai politik di Indonesia sebagai lawan sekaligus ancaman terhadap keamanan nasional? Deretan tanda tanya akan semakin panjang karena tidak ada ideologi terlarang yang dianut oleh 18 partai politik nasional serta 6 partai politik lokal Aceh yang menjadi peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Lalu apa urgensinya melakukan operasi intelijen terhadap partai politik di Indonesia? Musuh negara, jelas bukan karena partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi di negeri ini. Menganut paham terlarang seperti komunisme juga tidak. Itu yang harus dijawab dengan terang-benderang oleh Jokowi soal sesumbarnya mendapat informasi intelijen yang super lengkap terkait dengan gerak-gerik partai politik. 

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang prihatin dengan isu tersebut mengirim sinyal telah terjadi pelanggaran undang-undang oleh Kepala Negara. Pasal 1 angka 1 dan 2 UU Intelijen Negara dengan tegas mengatur bahwa informasi intelijen itu seharusnya terkait dengan musuh negara atau masalah keamanan nasional dan bukan terkait dengan masyarakat politik serta juga masyarakat sipil.

Koalisi bahkan menilai tindakan Jokowi justru merupakan ancaman bagi kehidupan demokrasi dan HAM di Indonesia. Kuat dugaan bahwa telah terdapat indikasi adanya penyalahgunaan kekuasaan terhadap alat-alat keamanan negara untuk melakukan kontrol dan pengawasan demi tujuan politiknya. Kekhawatiran mereka sangatlah beralasan karena belum lama ini Jokowi terang-terangan akan melakukan cawe-cawe politik. Hal itu disampaikan Jokowi saat bertemu dengan para pemimpin redaksi sejumlah media serta content creator di Istana Negara, Senin (29/5/2023). 

Oleh karena itu, publik berhak gerah, pantas khawatir, karena benang merahnya sudah semakin terlihat jelas. Mulai dari cawe-cawe politik sampai soal maraknya aktivitas intelijen di tubuh partai politik. Kita harus katakan dengan lantang agar itu semua harus segera dihentikan. Biarkan partai politik bekerja dan berkarya tanpa harus dimata-matai oleh negara. Pak Jokowi, jangan karena sedang berkuasa bisa seenak-enaknya menggunakan alat negara demi syahwat politik semata. Sudahlah!

Mantan Kabais: Presiden Jokowi Bebas Pakai Data Intelijen

Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI, Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman B Ponto mengungkap bahwa Presiden Joko Widodo bebas menggunakan data-data yang dimiliki, termasuk data dari intelijen. Menurutnya, hal itu tidak dilarang. 

"Intelijen itu diminta tidak diminta melaporkan apa saja kepada presiden. Lalu presiden mau menggunakan apa tidak, itu haknya presiden, tidak ada larangan," kata Soleman dalam tayangan Primetime News, Metro TV, Senin, 18 September 2023. 

Soleman menuturkan bahwa intelijen bertanggung jawab atas data-data yang telah dilaporkan kepada Presiden. Ia bahkan menduga ada partai politik yang mempunyai potensi membahayakan keamanan negara.

"Makanya presiden harus tahu apa yang dilakukan, jangankan partai politik, semua orang yang ada di negeri ini punya potensi untuk itu (membahayakan negara)," ujarnya. 

Mantan Kabais itu juga menilai intelijen bisa melihat sesuatu yang tidak telihat oleh orang lain. Ia berasumsi tidak mungkin orang baik semua. Pasti ada yang jahat. 

"Yang dilarang itu nantinya perbuatanya, perbuatannya harus berdasarkan fakta hukum," ucap Soleman.

Sementara itu, Analis Politik Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan menyebut tindakan Presiden Joko Widodo yang menyebut punya data-data intelijen partai politik merupakan bentuk cawe-cawe dan pelanggaran etika. Ia menduga Presiden Joko Widodo ingin menggertak pihak tertentu. 

"Menurut saya ini meresahkan, sebaiknya presiden sekarang menarik diri dari urusan Pilpres 2024," kata Syahganda.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan dirinya telah memegang data lengkap parpol termasuk mengetahui ke mana arah parpol pada pemilu 2024. Hal itu diungkapkan di hadapan para relawan di Bogor, Jawa Barat pada 16 September 2023.

Presiden menyebut, memperoleh informasi tersebut dari beberapa pihak seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen dan Keamanan Polri hingga Badan Intelijen Strategis TNI. Presiden juga mengaku menerima informasi dari pihak di luar lembaga-lembaga tersebut. 

Pernyataan presiden awalnya menyinggung masalah faktor kepemimpinan yang dinilai sangat menentukan Indonesia menjadi negara maju. Presiden mengingatkan para relawan tidak salah pilih pemimpin pada pilpres 2024. 

"Saya tahu dalemnya partai-partai seperti apa, ingin mereka menuju ke mana saya juga ngerti. Informasi yang saya terima komplit, dari Intelijen Negara (BIN) saya ada, Badan Intelijen Polri ada, dari Intelijen TNI saya punya dan informasi-informasi di luar," ucap Presiden Joko Widodo.

Presiden Jokowi: Angka 9 Penting Bagi NU

Presiden Jokowi mengatakan bahwa dirinya mendukung kualitas pendidikan NU, salah satunya pembangunan Universitas NU di Yogyakarta. Jokowi juga bersikukuh agar Universitas NU dibangun dengan 9 lantai karena angka 9 sangat melambangkan NU. 

"Tinggi sembilan lantai itu penting dan saya saat itu tidak mau dinego. Harus sembilan lantai. Sebab angka 9 itu penting bagi NU. NU itu bintang sembilan. Sembilan itu wali songo. Songo itu kan 9," kata Jokowi di Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU, Senin, 18 September 2023. 

Jokowi meminta agar program pendidikan UNU juga harus diperhatikan. Dirinya berharap UNU dapat menjadi lokomotif yang menarik banyak lembaga pendidikan tinggi NU.

"Untuk belajar ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk bersaing menjadi tenaga profesional, untuk bersaing menjadi enterpreneur, menjadi wirausaha dan tetap berakar kuat kepada ke-NU-annya," jelasnya.

Gus Yahya: NU Tidak akan Pernah Meninggalkan Jokowi

Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengatakan NU tidak akan pernah meninggalkan Presiden Joko Widodo. Bahkan Gus Yahya menyebut Presiden Joko Widodo adalah bagian dari NU.

"(Presiden) senantiasa membersamai PBNU sampai titik ini dan tentu saja saya ingin sampaikan kepada seluruh keluarga besar NU, Insyaallah NU juga tidak akan pernah jauh-jauh dari Ir. Hj. Joko Widodo," kata Gus Yahya dalam sambutan Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU, Senin, 18 September 2023.

Dalam pidatonya, Gus Yahya juga mengumumkan Dewan Pengampu Gerakan Keluarga Maslahat NU. Gerakan tersebut telah dirancang di akar rumput berupa kegiatan di tingkat masyarakat dengan pelibatan secara langsung.    

Gus Yahya menyebut, Jokowi termasuk dalam Dewan Pengampu Gerakan Keluarga Maslahat NU, bersama KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus), Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, Rais ‘Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, dan Nyai Hj Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. 

Gus Yahya: PBNU Tidak Akan Pernah Jauh dari Jokowi

Presiden Jokowi: Kekuatan NU Sangat Luar Biasa

Presiden Jokowi membuka Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2023 di Ponpes Al Hamid, Cipayung Jakarta Timur, Senin, 18 September 2023.  Dalam sambutannya, Jokowi menyebut kekuatan NU sangat luar biasa. 

"Jumlah anggotanya sangat banyak sangat besar tersebar di seluruh Indonesia dan bahkan tersebar di berbagai negara," ungkap Presiden Jokowi. 

Presiden Jokowi meminta PBNU terus mendorong kualitas dari anggota NU. Tak hanya di bidang sosial keagamaan. dan kemanusiaan, tetapi juga ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Dalam munas kali ini, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan membahas sejumlah isu menarik, mulai dari sikap NU pada Pilpres 2024 hingga perampasan tanah rakyat oleh negara. Sebanyak 600 ulama dari jajaran syuriyah dan tanfidziyah disebut-sebut menghadiri acara Munas ini. 

Adapun kedatangan Jokowi didampingi oleh para jajarannya yakni, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri BUMN Erick Thohir, Mensesneg Pratikno, Mendag Zulkifli Hasan, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Menpan RB Azwar Anas. Selain itu hadir pula, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

Jokowi Minta NU Konsolidasikan Kekuatannya

Presiden Jokowi Buka Munas NU 2023