Kejaksaan Akan Hadirkan Saksi Ahli Forensik dan Balistik dalam Sidang Kasus Pembunuhan Brigadir J

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) akan menghadirkan saksi ahli seperti ahli forensik dan balistik untuk kasus yang menjerat Ferdy Sambo.

"Ada saksi ahli bidang forensik dan balistik. Psikolog mungkin iya karena kan ada orang sakit," ujar Kapuspenkum, Ketut Sumedana. 

KPK Ancam Jemput Paksa Anak dan Istri Lukas Enembe Jika Mangkir Lagi

KPK akan menjemput paksa istri dan anak Gubernur Papua, Lukas Enembe jika keduanya mangkir dari panggilan kedua KPK sebagai saksi kasus gratifikasi Rp1 miliar.

KPK tidak mendapat penjelasan pasti terkait tidak hadirnya anak dan istri dari Lukas Enembe. Namun, dapat dipastikan akan menjemput paksa jika keduanya mangkir dalam panggilan kedua.

Lukas Enembe telah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi proyek yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Papua senilai Rp1 miliar. 

KPK Periksa Pramugari Pesawat Jet Pribadi Lukas Enembe

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa seorang pramugari, Tamara Anggraini sebagai saksi kasus dugaan korupsi yang menjerat Lukas Enembe. Diketahui Lukas dan keluarga sering bepergian ke sejumlah tempat dengan menyewa jet pribadi. 

Tamara diperiksa dengan dicecar sebanyak 10 pertanyaan, khususnya seputar penerbangan Lukas dengan menggunakan pesawat jet pribadi. Diduga Tamara sudah berkali-kali bepergian dengan menggunakan jet pribadi yang disewa oleh Lukas. Namun, Tamara mengklim tidak mengingat kemana saja dirinya pergi bersama tersangka karena banyaknya penerbangan yang ia ikuti. 

KPK Lakukan Pendekatan Persuasif Kepada Lukas Enembe

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak sulit menjemput paksa Lukas Enembe dari Papua dengan menggunakan seluruh kekuatan yang ada. Namun, KPK memilih melakukan pendekatan persuasif agar tidak beresiko. Selain itu KPK juga belum bisa memastikan kapan akan melayangkan surat panggilan ketiga kepada Lukas Enembe. 

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, sejauh ini pihak tersangka telah menyampaikan bukti berupa surat keterangan dokter serta medical records dari tim kedokteran yang ada di Singapura. Namun, KPK tegas meminta Lukas Enembe untuk lebih dulu diperiksa di Jakarta oleh KPK bersama dengan tim dokter dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI). 

Rumah Lukas Enembe Dijaga Ketat hingga Radius 400 M

Ratusan simpatisan masih menjaga ketat lokasi di sekitar rumah Lukas Enembe hingga radius 400 meter, Sabtu (1/10/2022). Penjagaan di sekitar rumah Lukas Enembe di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua ini bahkan terus diperketat dalam sepekan terakhir. 

Sebagian besar simpatisan membawa bambu runcing dan busur panah untuk menjaga wilayah tersebut. Namun, dapat dipastikan saat ini keadaan masih kondusif. Penjagaan pun tidak mengganggu aktivitas di Kota Jayapura.

Para simpatisan Lukas Enembe meminta KPK untuk melakukan penyidikan di kediaman Lukas Enembe di Jayapura, bukan di Jakarta. Masyarakat sekitar meminta kepada pemerintah dan elite politik DKI Jakarta untuk peduli terhadap Lukas Enembe sebagai tokoh adat, tokoh politik dan sebagai pemimpin Papua. 

Sementara obat yang dipesan Lukas Enembe dari Singapura telah sampai sehingga diharapkan dalam beberapa hari kesehatannya dapat membaik.

Kasus Korupsi Proyek Langkat, Terbit Perangin Angin Dituntut 9 Tahun Penjara

Dalam sidang di pengadilan tindak pidana korupsi, Jumat (30/9/2022), jaksa penuntut umum menyatakan Bupati Nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin dituntut sembilan tahun penjara serta denda Rp300 juta. Ia dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi terkait pengerjaan proyek di Kabupaten Langkat.

Jaksa juga menuntut terdakwa kakak Terbit sekaligus Kepala Desa Balai Kasih, Iskandar Perangin Angin dengan tuntutan tujuh tahun enam bulan penjara serta denda Rp300 juta. Keduanya dinilai terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama. Sementara itu, tiga terdakwa lainnya berstatus kontraktor yang juga terlibat dalam perkara ini juga dituntut hukuman berbeda. 

Usulan Johanis Tanak Atas 'Restorative Justice' Bagi Koruptor Tuai Polemik

Usulan Pimpinan KPK pilihan DPR, Johanis Tanak mengenai 'Restorative Justice' penanganan tindak pidana korupsi yang menyatakan seorang koruptor bisa saja tidak diproses pidana apabila mengembalikan uang hasil korupsinya dua atau tiga kali lipat kepada negara, asalkan sudah ditemukan kerugian negara oleh BPK, menuai polemik sejumlah pegiat hukum dan aktivis anti korupsi.

Menurut Pakar Hukum Pidana, Jamin Ginting mengatakan, jika Restorative Justice diterapkan kepada koruptor, maka tidak akan memberikan efek jerah kepada pelakunya.

"Korupsi adalah kejahatan luar biasa sehingga tidak bisa diberikan hukuman yang biasa-biasa saja," ujar Jamin Ginting saat diwawancarai Metro TV, Jumat (30/9/2022). 

Sejumlah aktivis anti korupsi juga mempertanyakan usulan Johanis Tanak, Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), ICW, dan Pukat UGM mengatakan keadilan restorative biasanya diterapkan ketika pelaku dan korban sepakat untuk berdamai dan tidak melanjutkan kasusnya ketahap lebih lanjut. Namun, itu baru dapat di proses apabila ada permintaan maaf pelaku kepada korban.

Temui Lukas Enembe, Komnas HAM: Kondisi Kesehatannya Memang Kurang Baik

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik mengatakan, kondisi kesehatan Gubernur Papua, Lukas Enembe kurang baik. Pernyataan ini diungkap oleh Taufan setelah pihaknya menemui Lukas Enembe di kediaman pribadinya di Papua. 

"Ya memang jika dilihat secara sekilas konidisi kesehatan Lukas kurang baik," ujar Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik.

Taufan menyebut, Komnas HAM akan membantu mencari jalan keluar terkait kondisi kesehatan Lukas di tengah proses hukum. Dia menegaskan bahwa peran Komnas HAM terbatas untuk itu, dan menyerahkan proses hukum kepada KPK.

KPK Periksa Saksi soal Penyewaan Jet Pribadi Lukas Enembe

KPK mengakui pihaknya telah mengantongi semua informasi terutama soal jet pribadi yang sering disewa Lukas Enembe. Sejumlah saksi bahkan sudah diperiksa, seperti Direktur Asia Cargo Airline Revy Dian Permatasari. 

Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam wawancara di Metro TV, Rabu (28/9/2022) kemarin. Menurut Alex, keterangan-keterangan dari saksi itu sangat penting terutama untuk mengembakan kasus ini bukan hanya soal gratifikasi satu miliar.

Sebelumnya Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengungkap dugaan perjalanan Gubernur Papua Lukas Enembe ke luar negeri, sepanjang periode Desember 2020 sampai Agustus 2022. Lukas diduga sering bermain judi di Malaysia, Filipina dan Singapura.

Lukas pun terdeteksi beberapa kali menggunakan private jet dengan rute Singapura, Makassar, Jayapura dan dari Singapura-Timor Leste-Australia-Timor Leste-Singapura. Terakhir pada 15 Agustus 2022, Lukas terpantau menggunakan private jet dari Singapura ke Manado lalu menyambung ke Jayapura.

KPK Janji Siapkan Dokter dari IDI untuk Lukas Enembe

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjanji akan menyediakan dokter dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk memeriksa kesehatan Gubernur Papua tersangka kasus korupsi, Lukas Enembe jika dirinya bersedia diperiksa KPK di Jakarta. 

Dalam waktu dekat KPK akan menjadwalkan pemanggilan kedua untuk Lukas Enembe sebagai tersangka korupsi di Jakarta. Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan, diharapkan Lukas Enembe bersikap kooperatif untuk hadir memenuhi panggilan. 

"Karena ini juga merupakan kesempatan bagi tersangka untuk dapat menyampaikan langsung perkara ini di hadapan tim penyidik KPK," ujar Ali Fikri.

Dijenguk Komnas HAM, Lukas Enembe Klaim Kooperatif ke KPK

Pimpinan KPK menyatakan bahwa proses penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi tersangka Lukas Enembe tidak akan dihentikan. Kondisi kesehatan Gubernur Papua tesebut bukanlah faktor yang menghambat. 

"Tapi faktanya memang Lukas Enembe sakit dan kita sudah berkordinasi dengan KPK," jelas jubir Lukas Enembe M. Rifai Darus yang menegaskan sedari dari awal kliennya sudah menyampaikan akan kooperatif terhadap KPK. 

Diketahui, Selasa (28/9/2022) Gubernur Papua Lukas Enembe menerima Komnas HAM di Kediamannya, kedatangan Komnas HAM di kediaman Lukas Enembe untuk melihat kondisi kesehatan Lukas.

Sejumlah Warga Papua Minta Lukas Enembe Penuhi Panggilan KPK

Sejumlah masyarakat Papua angkat bicara soal mangkirnya Gubernur Papua Lukas Enembe dari panggilan KPK. Sebagian meminta Lukas untuk mematuhi panggilan lembaga Anti Rasuah tetapi sebagian lainnya berharap KPK memahami masalah kesehatan Gubernurnya dan memberikan kesempatan untuk berobat.

Salah satu warga Papua Pascal Marcel mengatakan, dirinya berharap Lukas Enembe bisa memenuhi panggilan KPK, karena ada proses-proses hukum yang bisa ditempuh untuk membuktikan jika dirinya tidak bersalah.

Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpaw Minta Lukas Enembe Patuhi Hukum

Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw meminta Gubernur Lukas Enembe untuk mematuhi hukum, setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK.

"Kalau sudah terjerat dalam dugaan tindak pidana penyelewengan atau tindak pidana korupsi ya hadapi saja, jangan terus di kait-kaitkan dengan kepentingan satu dan lain hal. Jadi, tidak boleh dipolitisir hadapi saja, toh pejabat-pejabat yang lain juga menghadapi itu semua," ujar Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw.

Lukas Enembe Lagi-Lagi Mangkir

Tersangka kasus gratifikasi Gubenur Papua Lukas Enembe tidak hadir di Gedung KPK, Jakarta pada pemanggilan kedua pemeriksaannya karena alasan sakit. Sekitar pukul 14.30 WIB Kuasa Hukum Lukas Enembe, Stefanus Roy datang dengan membawa sejumlah dokumen dan surat keterangan sakit Lukas dari Singapura. 

Kedatangan Stefanus Roy ke Gedung KPK ini untuk menjelaskan bahwa kliennya Lukas Enembe menderita stroke, jantung dan gangguan ginjal. Pihak Lukas juga menambahkan bahwa pihaknya ingin kooperartif dengan penyidik KPK, tetapi memang belum bisa diperiksa pada pemanggilan kedua, Senin (26/9/2022).

Tim Kuasa Hukum Lukas Enembe juga meminta untuk diperiksa di Papua. Pihaknya menjelaskan mengenai kemanan di Papua itu terkendali dan kondusif.

Pihak Lukas Enembe juga meminta izin kepada KPK untuk berobat di Singapura. Namun, Pihak KPK belum memberikan izin sebelum Lukas Enembe diperiksa terlebih dahulu oleh Tim Medis KPK di jakarta. Diketahui sebelumnya, Lukas Enembe tidak diizinkan keluar negeri selama enam bulan terhitung mulai 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023. 

Lukas Enembe Berpotensi Mangkir Besok, Sakit atau Alasan?

Lukas Enembe telah mangkir dalam pemeriksaan perdana KPK pada 12 September lalu. KPK lantas memberikan surat panggilan kedua kepada Lukas Enembe untuk dimintai keterangan di gedung KPK tetapi berpotensi kembali tidak hadir karena sakit.

Kuasa hukum Lukas Enembe, Aloysius Renwarin memastikan kliennya tidak akan hadir untuk memenuhi panggilan KPK yang dijadwalkan Senin, 26 September. Dirinya meminta KPK memahami dan memberikan kesempatan untuk menjalani pengobatan ke Singapura.

"Besok beliau tidak akan hadir, masih dalam keadaan sakit. Beliau jalan 5 meter sduah sesak nafas, kakinya bengkak, tekanan darah tinggi, saya mohon pengertian dari Jakarta terhadap Lukas Enembe," ujar Aloysius Renwarin.

KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Lukas Enembe 26 September 2022

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan Lukas Enembe harus hadir dalam pemeriksaan yang telah dijadwalkan Senin (26/9/2022). Sementara kuasa hukum Enembe mengatakan KPK dapat memberikan kesempatan untuk kliennya menjalani pengobatan di Singapura.

Sebelumnya kuasa hukum Enembe, Stefanus Roy Rening mengatakan kliennya tidak bisa menghadiri pemanggilan kedua pada Minggu (25/9/2022) karena kondisi kesehatan kliennya menurun. 

"Kita meminta kebijaksanaan bapak pimpinan KPK untuk memperhatikan dari sisi pendekatan kemanusiaan agar pak Lukas bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik", ujar Stefanus Roy.

Keamanan di Sekitar Rumah Lukas Enembe Terpantau Kondusif

Aksi massa pendukung Gubernur Papua di sekitar rumah Lukas Enembe, polisi masih melakukan patroli secara berkala untuk menjaga keamanan di kawasan Koya bagian tengah dan timur tetap kondusif. Setiap melakukan patroli di kawasan Koya Tengah, polisi mengerahkan satu mobil patroli dengan berisikan delapan personil serta terus melakukan koordinasi antara satu sama lain. 

Cegah Korupsi, KPK Harap KY Lebih Progresif

KPK telah melakukan berbagai upaya untuk pencegahan kasus korupsi salah satunya berkolaborasi dengan KY dan MA untuk pengawasan. KPK berharap Komisi Yudisial lebih progresif dan dapat mengambil langkah pencegahan yang sistematis dengan mengedepankan akuntabilitas dan integritas.

"Pada prinsipnya kami ingin membuka diri agar Komisi Yudisial yang memiliki kewenangan untuk menjaga, mengawasi dan mempertahankan marwah lembaga yudisial kita. Kami berharap KY lebih progresif, kemudian mengambil langkah-langkah pencegahan yang lebih sistematis," ujar Nurul Ghufron.

Nurul Ghufron juga berpendapat bahwa putusan hakim dapat dilakukan di ruang terbuka untuk mencegah kecurigaan berbagai pihak, karena menurutnya sidang sifatnya keterbukaan.

"Di wilayah tertutup tersebut, majelis hakim bersidang hanya tiga orang dan didampingi oleh panitera padahal setiap sidang sifatnya keterbukaan, maka bagaimana seseroang nasibnya ditentukan oleh tiga orang di ruang tertutup," ujar Nurul Ghufron.

KPK Analisis Barang Bukti Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK telah selesai melakukan penggeledahan di gedung Mahkamah Agung dan kediaman Hakim Agung Sudrajad Dimyati. Tim penyidik akan melakukan analisis terhadap dokumen dan data elektronik yang sudah diamankan.

Jika 10 dokumen tersangka telah lengkap, KPK akan menyerahkan dokumen tetsebut kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera membuat surat dakwaan kepada 10 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan 10 orang tersangka dan menyita barang bukti berupa uang sejumlah SGD205 Ribu dan Rp50 juta yang diduga sebagai suap kepengurusan perkara kepailitan di Mahkamah Agung.

KSP Intidana Nilai Putusan Pailit Janggal

Pihak Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana menilai ada kejanggalan dalam putusan kasasi yang dikabulkan Mahkamah Agung (MA) atas gugatan pailit terhadap Intidana. Pasalnya, Sudrajad Dimyati yang memutus perkara itu, kini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beserta dua pemohon gugatan pailit KSP Intidana dan dua kuasa hukum penggugat.

Kuasa Hukum KSP Intidana Binsar Napitupulu beranggapan putusan yang diberikan MA tidak adil. Binsar menambahkan pihaknya berharap bisa mendapatkan keadilan seadil-adilnya dan tanpa intervensi dari pihak manapun. 

"Kita bisa beranggapan putusan ini adalah putusan yang tidak benar dan tidak mencerminkan keadilan," ujarnya. 

Rekam Jejak Hakim Agung Sudrajad: Berawal dari 'Lobi Toilet' dan Berujung Tahanan KPK

Tepat sembilan tahun lalu, pada bulan yang sama telah dilaksanakan uji kelayakan calon Hakim Agung di DPR RI. Pada saat itu ramai diperbincangkan ada seorang kandidat Hakim Agung yang diduga melakukan negosiasi dengan anggota DPR RI yang dilakukan di toilet gedung DPR RI.

Sembilan tahun berselang, kasus tersebut terungkap dan pelaku negosiasi tersebut merupakan Sudrajad Dimyati yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK. Namun, sembilan tahun lalu banyak pihak yang menyangkal adanya negosiasi tersebut sehingga yang bersangkutan terpilih menjadi Hakim Agung.

"Saat uji kelayakan tersebut ditemukan beberapa fakta, adanya pertemuan di toilet gedung legislatif antara Sudrajad dengan anggota DPR RI. Itu merupakan satu keganjilan yang cukup serius," ujar Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, Sabtu (24/9/2022). 

Menurut Kurnia, proses uji kelayakan sembilan tahun lalu tidak berjalan transparan dan mempertimbangkan aspek integritas. Menurutnya, ketika ada pencalonan kandidat pimpinan penegak hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Kurnia berharap, uji kelayakan berikutnya wajib dilakukan pengecekan secara mendalam, tidak hanya menerima dokumen formal calon yang bersangkutan.

"Tidak hanya menerima dokumen formal atau rekam jejak calon tersebut, tapi harus ditelusuri lebih lanjut agar pihak yang terpilih benar-benar orang yang berintegritas, profesional dan kompeten menjadi Hakim Agung," ujar Kurnia Ramadhana.

Masih Berkumpul di Rumah Lukas Enembe, Massa Minta Pimpinannya Tak Ditahan

Simpatisan Gubernur Papua, Lukas Enembe masih berkumpul di sekitaran rumah Enembe di Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Papua. Sejumlah massa pendukung meminta pimpinan mereka untuk tidak ditahan. Walaupun sempat memanas, situasi di Kota Jayapura sendiri kini terbilang kondusif.

Kabid Humas Polda Papua Kombespol Ahmad Mustofa mengatakan, untuk wilayah sekitar Kota Jayapura dan beberapa wilayah lainnya cukup kondusif. Pihaknya pun tidak melakukan penjagaan secara intensif hanya patroli seperti biasa untuk meredam dan mencegah aksi dari para simpatisan Lukas Enembe.

Apa Penyebab Kebanyakan Hakim Berperilaku Korup?

Publik sudah lama menyebut ada praktik mafia hukum di negeri ini. Namun, para penegak dan pelaku hukum menyangkal dugaan itu. Kata mereka, itu ulah oknum, bukan kerjaan berjejaring layaknya mafia.
 
Hingga kemudian fakta menunjukkan kebenaran dugaan publik tersebut. Satu demi satu para penegak hukum ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kasus korupsi. Ada yang ditangkap basah dan ada juga yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Sangat disayangkan ketika benteng akhir peradilan Indonesia berhasil dijebol oleh para mafia. Tidak main-main, kali ini hakim yang katanya agung itulah yang justru tergiur menerima suap. Apa penyebab seorang penegak hukum bisa jadi pelanggar hukum? 

Kasus Pencucian Uang, Mantan Bupati Mojokerto Divonis 6 Tahun Penjara

KPK Minta Lukas Enembe Kooperatif Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan kembali memangggil Gubernur Papua, Lukas Enembe untuk kedua kalinya, Senin (26/9/2022) mendatang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. KPK berharap Lukas kooperatif dengan datang ke Jakarta untuk memberikan keterangan kepada KPK.  
 
Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani berharap Lukas Enembe berani memenuhi panggilan KPK. 

"Kalau dipanggil penegak hukum ya dateng aja, itu lebih baik dan memberikan kesan kita ini gentle menghadapi sebuah kasus," ujar Arsul Sani.

Diketahui hingga Kamis (22/9/2022) pagi, terpantau ribuan orang masih memadati kediaman Gubernur Papua Lukas Enembe di Distrik Muara Tami, Papua. Mereka berjaga-jaga sambil membawa peralatan perang tradisional Papua.

Massa Pendukung Masih Membentengi Rumah Lukas Enembe

Massa masih bertahan di kediaman Gubernur Lukas Enembe hingga Kamis (22/9/2022) malam. Massa telah membetengi rumah Lukas Enembe sejak Gubernur Papua tersebut ditetapkan tersangka oleh KPK. 

Kediaman Lukas Enembe saat ini sudah tidak dijaga oleh pihak keamanan baik TNI atau Polri. Sebelumnya, pihak kepolisian telah menangkap 14 pendukung Lukas Enembe yang membawa senjata tajam saat demo. Pihak kepolisian mengatakan para pelaku sementara ditahan dan sebagian sudah dipulangkan, namun statusnya masih tahanan atau pembinaan. 

PPATK Bekukan Rekening Lukas Enembe Senilai Rp71 Miliar

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah membekukkan sejumlah rekening dan transaksi keuangan yang terkait dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe di 11 penyedia jasa keuangan dengan total senilai Rp71 miliar.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan, mayoritas transaksi dilakukan anak Lukas Enembe. Dengan adanya pembekuan rekening oleh PPATK diharapkan mempersempit ruang gerak transaksi keuangan yang dilakukan Lukas Enembe dan para koleganya.

"Transaksi yang dilakukan Rp71 miliar mayoritas dilakukan oleh anaknya Lukas Enembe," ujar Ivan Yustiavandana.

Rumah Lukas Enembe Dijaga 'Pasukan' Bersenjata Tradisional

Ribuan orang masih memadati kediaman Gubernur Papua sekaligus tersangka kasus gratifikasi, Lukas Enembe yang berada di Koya Tengah, Muara Tami, Jayapura, Papua, Kamis (22/9/2022) pagi. Masyarakat berjaga-jaga sambil membawa peralatan perang tradisional Papua.

Dalam video amatir, terlihat suasana di rumah Lukas Enembe, ribuan orang berada di sekitar lokasi sambil membawa peralatan busur dan anak panah. Mereka berkumpul di rumah Lukas Enembe lantaran tidak terima KPK hendak memeriksa Lukas Enembe. Massa terus berteriak sambil berlari-lari di sekitar lokasi sebagai bentuk dukungan kepada Lukas Enembe.

Pembelaan Diri Lukas Enembe Disebut Sia Sia

Metrotvnews.com: Usaha Gubernur Papua Lukas Enembe untuk membela diri sia-sia. Semua menjadi percuma bila Lukas Enembe tak mau memberikan keterangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lukas Enembe harus menjelaskan aneka aliran janggal yang ditemukan PPATK. Salah satunya soal setoran Rp560 miliar ke rumah judi.

"Ini masih pada prosedur penetapan tersangka. Jika dirasa ada muatan kriminalisasi, ikuti saja permainan hukum acara. Tempuh praperadilan," kata Asep Iwan Iriawan, pakar hukum pidana, baru-baru ini.

Asep Iwan menilai tak ada yang salah dari keputusan KPK tidak menjemput paksa Lukas Enembe. Dia menduga KPK tengah melakukan pendekan berbeda, serasa mengedukasi masyarakat perihal kasus ini.

"KPK perlu waktu untuk mengedukasi publik mengenai duduk masalah kasus ini," terang Asep Iwan.

Asep Iwan mengaku juga mendengar bahwa kediaman Lukas Enembe kini dijaga ribuan pendukungnya. Sebab itu, menurut Asep Irawan, strategi KPK tidak menjemput paksa Lukas Enembe dan memilih memberikan edukasi sudah tepat. Jangan sampai warga menjadi korban.

Di lain puhak, kuasa hukum Lukas Enembe, Roy Rening, menuding pengusaha berinisial TN telah diintimidasi oleh KPK. TN dipaksa mengakui telah memberikan uang Rp1 miliar kepada Lukas Enembe.

Warga Papua Diminta Tak Lagi Turun ke Jalan

Metrotvnews.com: Ribuan warga Papua yang turun ke jalan diminta kembali ke rumah. Mereka juga diimbau tak lagi berunjuk rasa esok hari.

Permintaan disampaikan Wakil Ketua DPRD Papau Yunus Wonda saat menerima perwakilan pengunjuk rasa, Selasa, 20 September 2022. Yunus berjanji meneruskan aspirasi pengunjuk rasa kepada Presiden Joko Widodo.

Ribuan pengunjuk rasa sepanjang hari ini menyesaki jalan-jalan utama di Jayapura. Mereka menentang keras penetapan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka kasus korupsi.

Pengunjuk rasa mengusung slogan Save Enembe. Mereka menuding penetapan tersangka terhadap Lukas Enembe kabur. Penetapan janggal karena tidak didukung bukti kuat.

Aksi warga bahkan sempat melumpuhkan aktivitas perekonomian di Jayapura. Pemilik toko tak ada yang berani menggelar dagangan. Demikian pula pengguna jalan. Jayapura lumpuh.

Kepolisian setempat sempat menutup pintu masuk ke Jayapura. Penjagaan di daerah perbatasan Jayapura dan Keerom diperketat. Toh, situasi `panas` di Jayapura tak sampai berubah menjadi huru-hara.