Sekilas Awal Mula Polantas

Sobih AW Adnan    •    20 Juni 2017 05:19 WIB
polisi
Sekilas Awal Mula Polantas
ILUSTRASI: Polisi Lalu Lintas/ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

Metrotvnews.com, Jakarta: Sebanyak 22.000 personel kepolisian disiagakan selama arus mudik dan balik Lebaran 2017. Ada dua beban tugas yang diemban, menjaga keamanan dan mengurai titik-titik kemacetan. Semuanya, demi kenyamanan para pengguna jalan yang hendak pulang ke kampung halaman.

Mereka tergabung dalam operasi Ramadniya 2017. Nama yang diambil dari Bahasa Sanskerta ini, cenderung baru. Sebelumnya, para pemudik lebih karib dengan sebutan Operasi Ketupat. 

Sebagian besar dari petugas, tentu berasal dari angkatan yang sudah amat hafal medan dan lapangan. Di tangan Polisi Lalu Lintas (Polantas), kelancaran dan keamanan mudik Lebaran diperjuangkan. 

Tunas Polantas

Bicara polisi, barangkali, Polantas lah yang paling mudah diingat dan ditemui masyarakat. Mereka sudah biasa melakukan penertiban dan mengawal pengguna jalan agar taat aturan.

Satuan Polantas, sudah ada sejak awal Polisi Negara RI dibentuk. Pada periode 1950-1959, mereka tergabung dalam Seksi Lalu Lintas. 

"Sebenarnya usaha–usaha penyusunan kembali Organisasi Polisi Indonesia sudah ada sejak diangkatnya Kepala Jawatan Kepolisian Negara. Namun usaha itu terhenti pada saat pecah perang kemerdekaan kedua. Setelah penyerahan kedaulatan Negara RI pada 29 Desember 1943, baru dapat dilanjutkan kembali," dicuplik dari sejarah Polantas, dalam laman korlantas.polri.go.id.

Kala itu, pimpinan keamanan di daerah pendudukan yang dipegang personel Belanda diganti dengan kader-kader Kepolisian Indonesia. Pada 17 Agustus 1950, Jawatan Kepolisian diubah menjadi Jawatan Kepolisian Negara.

Baca: Berandai-andai Mudik di Era Hindia Belanda

Hingga pada 9 Januari 1952, dikeluarkan order KKN No.6/IV/Sek 52 yang menegaskan dimulainya pembentukan kesatuan-kesatuan khusus. Di antaranya, Polisi Perairan dan Udara, dan juga Polantas. 

Secara spesifik, sejarah awal mula Polantas memang tak banyak yang tahu. Sama juga, tidak semua masyarakat memahami betul sejarah kepolisian secara utuh. 

"Tanggal 1 Juli sering dianggap sebagai hari lahir kepolisian. Padahal, instansi ini sudah ada sejak Proklamasi Kemerdekaan RI, bahkan sedari zaman penjajahan Belanda dan Jepang," tulis sejarawan Asvi Warman Adam, dalam Menguak Misteri Sejarah (2010).

Pada 1 Juli 1946, Kepolisian Negara tergabung ke dalam Departemen Dalam Negeri yang berada langsung di bawah Perdana Menteri. 

"Sebelumnya, pada 28 September 1945 Polisi Keresidenan Surabaya yang dipimpin M. Jasin mengeluarkan 'Proklamasi Polisi' yang mengakui bahwa mereka adalah 'pegawai  Polisi Republik Indonesia' walaupun bersedia bekerja sama dengan tentara Jepang dan Sekutu," tulis Asvi, masih dalam buku yang sama.

Perkembangan menentukan juga terjadi pada 23 Oktober 1959 dengan diterbitkannya Peraturan Sementara Menteri/KKN No. 2PRA/MK/1959 tentang Susunan dan Tugas Markas Besar Polisi Negara. Seksi Lalu Lintas diperluas menjadi Dinas Lalu Lintas dan Polisi Negara Urusan Kereta Api (PNUK).

Namun, perubahan serupa kembali terjadi pada 23 Nopember 1962 melalui peraturan 3M Menteri/KSK No.2PRT/KK/62. Dinas Lalu Lintas, dipisahkan dari PNUK yang masih tergabung dalam Polisi Tugas Umum.

Pada 14 Februari 1964, Surat Keputusan 3M Menpangab No Pol. 11/SK/MK/64, kembali menegaskan perluasan Dinas Lalu Lintas. Statusnya diperkuat menjadi Direktorat Lalu Lintas.

Era Orba dan kesan miring

Pada 24 Agustus 1967, Presiden Soeharto menerbitkan SK Presiden No. 132/1967 yang meleburkan kepolisian ke dalam Departemen Pertahanan dan Keamanan bersama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Tiga tahun kemudian, tepatnya pada 17 September 1970 dilakukan penyesuaian antara Organisasi Staf Umum dan Staf Khusus dan Badan–Badan Pelaksana Polri Bidang lalu lintas. Sementara untuk tingkat pusat, sudah dibentuk Pusat Kesatuan Operasi Lalu Lintas (Pusatop Lantasi). 

Memasuki 1984, Dinas Lalu Lintas diperkecil menjadi Sub Direktorat Lalu Lintas Polri di bawah Direktorat Samapta. Meski pada 21 November 1991, dikembalikan lagi menjadi Direktorat Lalu Lintas.

Di masa Orde Baru, kepolisian kerap tersandung citra miring. Terlebih bagi institusi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat melalui satuan tugas yang berkewenangan dalam penertiban lalu lintas. 

"Mungkin masih banyak di antara kita yang ingat dengan istilah priiit ji-go yang populer di tahun 1970-an. Maksud istilah itu adalah para pelanggar lalu lintas yang ketangkep polisi bisa 'salam tempel' 25 perak," tulis sejarawab Alwi Shahab, dalam Saudagar Baghdad dari Betawi (2004).

Akan tetapi, di masa-masa itu pula kepolisian secara umum memiliki pucuk pimpinan yang amat terkenal integritasnya. Hoegeng Imam Santoso, Kepala Kepolisian Negara yang menjabat pada 1968-1971 itu melakukan perlawanan segala tindak koruptif terutama terhadap kesan miring yang diterima lembaga yang tengah dipimpinnya.

"Orang-orang berbahaya; suka menyuap. Jangan sampai polisi bisa dibeli," ucap Hoegeng yang dicatat Jenderal Polisi (purn.) Widodo Budidarmo, dalam Hoegeng: Oase Menyejukkan di Tengah Perilaku Koruptif Para Pemimpin Bangsa (2009) oleh Aris Santoso dkk.

Memasuki era Reformasi, Polri dipisahkan dari ABRI. Melalui UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, kepolisian menjadi lembaga independen dengan kedudukan Kapolri langsung di bawah Presiden. Begitu juga Direktorat Lalu Lintas, institusi ini bernaung di dalam Badan Pembinaan Keamanan Polri alias Babinkam Polri.

Semangat Reformasi terus dirawat dengan penuh semangat perubahan. Perbaikan struktural, instrumental, juga kultural menjadi agenda utama polri pasca-1998. Aturan terbaru terwujud melalui Peraturan Presiden No.52 Tahun 2010, ketika Direktorat Lantas Polri diubah menjadi Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas Polri), harapannya integritas dan peran alat negara ini kian terbukti.


(SBH)