Buruh Batavia Menuntut THR

Sobih AW Adnan    •    18 Juni 2017 03:02 WIB
ramadan 2017
Buruh Batavia Menuntut THR
ILUSTRASI/Tanjung Priok Tempo Doeloe/Foto: Jakarta.go.id

Metrotvnews.com, Jakarta: Pencairan upah tambahan menjelang Lebaran amat dinanti para pegawai. Tunjangan hari raya (THR), yang besarannya bisa mencapai hitungan satu kali gaji itu menjadi angin segar di tengah menggunungnya kebutuhan.

Mudik, saling-kunjung ke handai taulan, menikmati masa libur Idulfitri, makin afdal jika THR perusahaan sudah dibagi.

Persekot

Pada masa Pemerintah Kolonial Belanda, THR tak dikenal sama sekali. Para pegawai pabrik maupun buruh kasar, malah mengandalkan limpahan upah dari sebuah kontrak kerja yang belum dimulai. Istilah masyhurnya, persekot.

Surat kabar Sin Po, edisi 16 Februari 1919 melaporkan, buruh yang mengajukan persekot Lebaran terlebih dahulu harus menyepakati jaminan alias borg. Biasanya, berupa sebagian upah yang ditahan mandor atau kepala kelompok kerja perusahaan terkait.

Razif dalam Buruh Pelabuhan Tanjung Priok pada Dekolonisasi Buruh Kota dan Pembentukan Bangsa (2013) yang diedit Erwiza Erman dan Ratna Saptari menuliskan, para buruh mengejar uang persekot perusahaan yang telah diberikan kepada para mandor kepala. Sementara mandor akan memberikan uang itu dengan cara memotong upah buruh di bulan-bulan mendatang.

"Biasanya para mandor kepala mengajukan permintaan pembayaran persekot kepada perusahaan, tiga bulan sebelum Lebaran," tulis Razif.

Begitulah nasib buruh di Pelabuhan Tanjung Priok, Batavia. Pelabuhan yang dibangun Direktur Departemen Pekerjaan Umum Hindia Belanda atau Burgerlijke Openbare Werken (BOW), Van Raders pada 1877. Proyek pembangunannya yang menelan biaya hingga 26,5 juta gulden, menjadikan Tanjung Priok sebagai garapan infrastruktur termegah di pengujung abad 19.

Dicaplok mandor

Kegiatan bongkar-muat di Tanjung Priok, dalam perkembangannya dimonopoli oleh tiga perusahaan pengapalan milik Belanda. Yakni, Koninklijk Pakeetvaart Maatchappij (KPM), Stoomvaart Maatchappij Nederland (SMN), dan Rotterdamsche Lloyd (RL). Tiga perusahaan itu mendominasi operasional sampai 50% dari total pengapalan yang ada.

"Jika setiap hari tiga kapal dengan bobot masing-masing 5.000 ton, maka memerlukan 4.000 buruh untuk membongkarnya dalam tempo satu minggu," tulis Razif masih dalam buku yang sama.

Buruh Tanjung Priok terbagi menjadi beberapa kelompok. Per kelompoknya terdiri dari 15 orang yang dipimpin mandoer (mandor kecil). 

Sedangkan 6 orang dari 15 anggota kelompok itu diawasi oleh groote mandoer (mandor besar). Mereka tinggal menyebar, di kampung Warakas, Lorong 100, Pedjongkoran, dan Pekodjan.

"Penunjukan tempat tinggal oleh mandor juga berfungsi untuk memudahkannya membayar upah. Biasanya pada hari libur Lebaran, buruh dan mandor kembali ke kampung halaman," tulis Razif. 

Baca: Berandai-andai Mudik di Era Hindia Belanda

Buruh Tanjung Priok rata-rata menerima upah 70 sen per hari. Meski pada faktanya, mereka cuma menerima 56 sen saja. Selebihnya, disetorkan atau dipotong mandor sebagai imbalan.

Perlawanan

Pada 9 November 1918, tersiar kabar pemogokan buruh tongkang kapal di Pelabuhan Semarang. Pemogokan ini, banyak yang menduga menjadi inspirasi gerakan serupa. Sebut saja, pemogokan buruh pegadaian pada 1922, buruh gula pada 1920, dan buruh kereta api pada 1923. 

Termasuk, di Pelabuhan Tanjung Priok, Batavia. Meski, lemah dan selalu gagal.

"Pada 1930, serikat buruh didirikan bagi perusahaan pelabuhan di bawah Persatoean Pegawai Hindia Belanda (PPHB), tetapi tuntutannya agak praktis, yakni transportasi gratis bagi buruh-buruh," tulis Razif.

Tidak sekali dua, tekad perlawanan kepada mandor dan pemogokan kerja terhadap perusahaan muncul. Tapi, terus bergeming. Terlebih, setelah adanya kebijakan penandatangan dokumen pernyataan loyalitas terhadap majikan yang dikompori oknum-oknum pribumi.

Malahan, selepas Kemerdekaan Republik Indonesia, gerakan buruh seakan baru menemukan momentumnya. Para buruh Tanjung Priok melalui Front Kesatuan Buruh Pelabuhan (FKBP) mengajukan tuntutan tunjangan Lebaran dan profit sharing (pembagian keuntungan) pada 7 April 1953. 

"Untuk tuntutan tunjangan hari raya Lebaran, pihak perusahaan menyatakan bersedia akan memenuhinya berdasarkan ketentuan dari pemerintah pusat," tulis Razif.

Beda lagi dengan tuntutan sharing profit, perusahaan dengan tegas menyatakan keberatan dan menolak desakan itu. Alasannya, belum ada satu pun sejarah pemenuhan hak tersebut, baik untuk karyawan pribumi maupun Eropa.


(SBH)