Riwayat Sidang Isbat

Sobih AW Adnan    •    15 Mei 2018 17:02 WIB
Ramadan 2018
Riwayat Sidang Isbat
ILUSTRASI: Tim Falakiyah PCNU Surabaya melakukan pemantauan "rukyatul hilal" di atas Masjid Al Mabrur, Jawa Timur, tahun lalu/ANTARA FOTO/Zabur Karuru/pd/17.

Jakarta: Sehari-dua sebelum puasa, perhatian publik tertuju pada kegiatan Kementerian Agama (Kemenag) RI melalui siaran televisi. Masyarakat amat menanti keputusan pemerintah terkait penentuan awal Ramadan.

Sidang isbat, rapat besar ini bukan sesuatu yang baru. Di Indonesia, bahkan sudah diberlakukan seiring dibentuknya Departemen Agama RI pada 3 Januari 1946. Tanggung jawab Kemenag ini kemudian diperkuat dengan penerbitan PP Tahun 1946 No.2/Um.7/Um.9/Um.

Majelis isbat mencakup keterwakilan pemerintah, tokoh Islam, ahli astronomi dan utusan berbagai ormas Islam. Baru pada 2013, perwakilan negara-negara sahabat turut dihadirkan sebagai saksi.

Agenda penting dalam sidang isbat adalah menentukan awal puasa atau 1 Ramadan sesuai penanggalan Hijriyah. Seyogianya musyawarah juga digelar untuk menetapkan 1 Syawal dan 10 Zulhijah. Dua hari raya dalam Islam.

Awalnya, sidang isbat dilakukan sederhana. Pada 1950, proses itu cuma didasarkan fatwa ulama tentang hak dan tanggung jawab negara dalam penentuan hari-hari besar. Untuk menyempurnakan kegiatan, pada 1972 Kemenag membentuk Badan Hisab Rukyat (BHR) sebagai penanggung jawab sekaligus penyelenggara.

Pelaksanaan sidang isbat di Indonesia menjadi penting lantaran tidak setiap ormas Islam memakai metode yang sama. Ihwal ini, ada dua istilah yang paling dikenal, hisab dan rukyat.

"Hampir setiap organisasi masyarakat, termasuk Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah selalu mengeluarkan ketetapannya walaupun dalam kemasan bahasa yang lain, seperti fatwa dan ikhbar," tulis Susiknan Azhari dalam Ensiklopedi Hisab Rukyat (2005).

Dalam Fiqih Hisab Rukyah (2007), Ahmad Izzuddin menyederhanakan definisi perbedaan dari dua metodologi penentuan awal bulan itu. 

"NU menjadikan acuan rukyat al hilal atau istikmal. Metode ini dilakukan dengan cara mengamati visibilitas hilal (newmoon)," tulis dia.

Sementara Muhammadiyah melalui Majelis Tarjihnya menggunakan metode wujud al hilal atau hisab. Pendekatan tersebut menetapkan jatuhnya awal Ramadan dengan menghitung posisi bumi terhadap matahari dan bulan secara matematis dan astronomis.

"Dalam wacana fikih hisab rukyat di Indonesia, NU secara institusi dianggap sebagai simbol mazhab rukyah, sedangkan Muhammadiyah mazhab hisab," tulis Izzuddin.

Meski begitu, NU dan Muhammadiyah di sepanjang sejarahnya tidak saling memaksa dan menyalahkan. Keduanya meyakini kemaslahatan dari setiap metode yang mereka tempuh masing-masing. 

Prinsip ini, oleh NU dicantumkan dalam Keputusan Munas Ulama 18-21 Desember 1983 di Situbondo, Jawa Timur. 

"Hisab untuk menetapkan awal Ramadan hanya boleh bagi ahli hisab itu sendiri dan orang-orang yang memercayainya." 

Sidang isbat adalah bagian dari ikhtiar pemerintah sebagai penengah. Pernah pula muncul wacana penyatuan dua metode ini melalui istilah imkan ar rukyat. Tapi, gagasan itu sudah lama tak lagi bergaung. 




(SBH)